Pemerintah Cari Cara Kutip Pajak dari Netflix

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan tengah mencari cara untuk mendapatkan dana pajak dari perusahaan penyedia layanan media streaming video on demand, Netflix.

"Ini merupakan pr kita, karena ada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki permanent establishment atau Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga di dalam pengumpulan penerimaan perpajakannya menjadi terhalang oleh undang-undang kita sendiri," ujar Sri Mulyani di hotel Borobudur, Selasa (29/10).

Ia menambahkan, pihaknya telah mengusulkan peraturan undang-undang terkait dengan perusahaan berpenghasilan di dalam negeri yang tidak memiliki BUT.

Netflix dinilai memiliki nilai eknomi yang cukup signifikan bila dikenai pajak. Untuk itu pemerintah mengupayakan mendapatkan pajak dari Netflix.

Australia dan Singapura, imbuh Sri Mulyani, sudah menetapkan untuk mengutip pajak dari Netflix. Pengutipan pajak itu bahkan bernama Netflix Tax.

Melihat volume transaksi yang cukup besar dari konsumen Indonesia, Sri Mulyani menjanjikan akan memperjuangkan hak pajak negara.

"Pasti kita akan bersungguh-sungguh dengan melihat volume aktivitasnya di sini meskipun belum ada undang-undangnya, tapi kami akan cari cara untuk tetap mendapatkan hak perpajakan kita," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menyebutkan akan mengincar Netflix sebagai perusahaan wajib pajak di Indonesia.

"Masuk ke sini. Iklan pun ada di dalamnya. Nah, ini yang harus dilihat lebih jauh. Apakah sudah memenuhi segala kewajibannya atau belum. Netflix kita coba nanti lihat, panggil dan coba telaah lebih jauh," tutur Johnny. (OL-4)