Kementan Raih Opini WTP Tiga Tahun Berturut-Turut

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini diraih Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir yakni sejak 2016 hingga 2018, dan hal ini pertama dalam sejarah Kementan.

Perolehan opini WTP menegaskan komitmen Kementan untuk terus memperbaiki sistem keuangan yang akuntabel tidak lagi diragukan. Namun demikian, sudah sangat bagus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Kementan kembali meraih opini WTP, ini merupakan wujud nyata dari komitmen meningkatkan kinerja dan pemanfaatan anggaran secara optimal dan bersih. Opini WTP ini akan terus kita pertahankan,” ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Justan Siahaan di Jakarta, Kamis (30/5).

Justan menegaskan perolehan opini WTP ini menjadi sejarah bagi Kementan dan prestasi besar Kementan di era pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya di tahun 2006-2007, Kementan mendapatkan opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di 2015.

“Kita teruskan tradisi kinerja laporan keuangan yang baik ini. Kementerian Pertanian bekerja dengan uang rakyat, sehingga anggaran benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan petani dan pemenuhan pangan masyarakat secara luas,” tegasnya.

Baca juga: Kementan Kembangkan Program PKBM

Raihan ini, lanjut Justan, juga berkat terjaganya komitmen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menindak tegas praktik atau tindakan korupsi di lingkup Kementan. Tak ada ruang bagi pihak internal Kementan maupun eksternal yang melakukan korupsi atau penyelewengan anggaran dalam bentuk apapun.

Faktanya, selama empat tahun terakhir, Mentan Amran telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, diberikan sanksi 844 pegawai dan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi. Mentan Amran pun berani mengundang KPK untuk berkantor di Kementan, memeriksa langsung tata-kelola kementerian.

"Inilah bentuk nyata keseriusan penindakan praktik korupsi di Kementan benar-benar tidak diberikan ruangan dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, keberhasilan memerangi korupsi dan terlepas dari praktek-praktek KKN, Kementan tiga tahun berturut-turut mendapat status WTP,” bebernya.

"Ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan dan kinerja pengelolaan anggaran Kementan sangat ketat, lagi-lagi tidak ada ruang bagi oknum untuk bermain," tambah Justan.

Menurut Justan, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan ini pun sejalan dengan keberhasilan yang dicapai Kementan selama pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun sektor pertanian. Misalnya, inflasi bahan pangan berhasil ditekan dari 10,57% pada 2014 menjadi 1,26% di 2017.

“Capaian lainnya ekspor komoditas pertanian hingga saat ini melonjak 26%, nilainya Rp1.700 triliun. Begitu PDB sektor pertanian naik 47%, total akumulasi nilainya Rp1.375 triliun atau separuh dari APBN,” ungkapnya.

Selanjutnya, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 mencapai 102.46, tertinggi selama lima tahun terakhir. NTP ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani.

Selain peningkatan NTP, peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebanyak 9,82% turun 0,30% dibanding September 2017 yang sebesar 10,12%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang. Jumlah ini turun 630.000 orang dibandingkan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang.

“Beberapa capaian nyata ini tentu menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran di Kementan benar-benar dimanfaatkan semestinya bahkan berhasil membawa prestasi dalam pembangunan sektor pertanian,” pungkas Justan.(RO/OL-5)