Pemerintah Luncurkan Rencana Aksi Nasional SDGs

SEBAGAI negara yang aktif menginisiasi dan memberikan komitmen besar untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Indonesia berkomitmen untuk mendukung kesepakatan global tersebut demi mewujudkan pembangunan yang adil, damai dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk komitmen ialah diluncurkannya Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs, rencana kerja pembangunan terpadu dan  komprehensif, yang terwujud dari sinergi kerja antara pemerintah dan institusi nonpemerintah.

Sebelumnya, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memberikan mandat pembentukan Tim Koordinasi Nasional yang dipimpin Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah; Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah; serta Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

RAN TPB/SDGs adalah pedoman bersama yang disusun secara inklusif, rinci, transparan, terukur dan akuntabel, baik oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, maupun akademisi, untuk mencapai tujuan 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola secara terintegrasi.

Sebagai upaya agar agenda pembangunan nasional dapat secara konkret berkontribusi signifikan untuk pencapaian agenda pembangunan global, Indonesia telah menyelaraskan RAN TPB/SDGs tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"RAN SDGs adalah perencanaan yang dikerjakan sangat intensif untuk memenuhi capaian 319 indikator dengan ribuan kegiatan yang nyata. Lebih dari 200 institusi non-pemerintah yang berkontribusi dan terlibat secara intensif memperlihatkan bahwa prinsip inklusif SDGs telah dijalankan dengan konsisten," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dalam peluncuran RAN SDGs di Istana Wakil Presiden RI, Selasa (5/6).

Dalam acara peluncuran, Wapres Jusuf Kalla sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah menyampaikan bahwa peluncuran RAN SDGs adalah wujud komitmen kuat untuk melaksanakan dan memastikan agar SDGs di Indonesia dapat dicapai.

Sebagai salah satu role model dunia dalam proses pelaksanaan SDGs, Indonesia membuka diri untuk bekerja sama dengan siapa pun yang berkeinginan besar untuk mendukung pencapaian SDGs, baik di dalam maupun luar negeri.

Setelah RAN SDGs resmi diluncurkan, Indonesia akan fokus pada implementasi kegiatan/program yang mendukung pencapaian tujuan SDGs dengan monitoring dan evaluasi yang komprehensif.

RAN SDGs tersebut juga harus dipastikan dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun institusi non-pemerintah.

Selain itu, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs kini juga sedang berlangsung di 34 provinsi. Secara inklusif, RAD SDGs melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk institusi nonpemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Saat ini, Indonesia juga tengah menyusun Peta Jalan (roadmap) SDGs 2030 yang merangkum capaian, peluang dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs, serta proyeksi indikator penting SDGs yang dilengkapi berbagai opsi kebijakan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs pada 2030.

"Menjalankan prinsip pembangunan no one left behind bagi Indonesia, negara besar dengan lebih dari 17 ribu pulau yang sangat plural, jelas bukan hal mudah. Namun, apabila semua pihak saling bahu membahu, maka kita optimistis TPB/SDGs dan cita-cita besar bangsa mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan terlaksana pada 2030," tegas Menteri Bambang. (RO/OL-1)