Pemangkasan Pajak Khawatirkan Negara Berkembang

NEGARA-negara maju cenderung memilih memangkas pajak sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Langkah tersebut dikhawatirkan memukul kelompok negara-negara berkembang.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengemukakan itu dalam diskusi Debat CNN tentang Ekonomi Global, pada ajang Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2017, seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia Windy Dyah Indriantari dari Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (12/10) waktu setempat.

Turut hadir sebagai pembicara Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, Profesor Ilmu Ekonomi Universitas Harvard Gita Gopinath, Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Kanada William Morneau.

Sri Mulyani mengatakan sebagai menteri keuangan negara berkembang ia merasa was-was dengan adanya perlombaan pangkas pajak di antara negara maju. Pertama karena langkah tersebut belum tentu membuat reformasi pajak di negara-negara tersebut berhasil memulihkan ekonomi.

"Bagian dari pertumbuhan global yang sangat penting adalah bagaimana negara-negara maju bisa pulih sehingga permintaan global meningkat untuk komoditas dan produk manufaktur dari negara-negara berkembang," ujar Sri Mulyani.

Kekhawatiran kedua, menurut Sri Mulyani, banyak reformasi perpajakan bertujuan agar membuat negara-negara maju lebih menarik untuk investasi. Mereka pun memangkas pajak hingga tingkat yang rendah. Dampaknya lagi-lagi memukul negara-negara berkembang.

Sri Mulyani mencontohkan Indonesia yang mematok pajak bagi wajib pajak besar 25%. Tapi, negeri jiran yakni Singapura hanya mengenakan 17%. Akibatnya mendorong penghindaran pajak.

"Ada perbedaan satu persen saja bisa pindah. Ini sesuatu yang harus kita tanyakan apa sebenarnya yang kita inginkan dari reformasi fiskal," tegasnya. (E-2)