Di Balik Penurunan Campak 93%, Anggota DPR Bongkar Masalah Serius Imunisasi
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa penurunan kasus campak yang dilaporkan pemerintah hingga 93 persen tidak boleh membuat semua pihak lengah.
Pada awal tahun ini, dilaporkan ada 2.220 kasus campak. Dia menilai capaian tersebut harus dibaca secara kritis di tengah turunnya target imunisasi dasar dalam beberapa tahun terakhir.
Edy melihat penanganan campak oleh pemerintah sudah menunjukkan respons, terutama dalam peningkatan pelaporan dan imunisasi kejar. Namun, ia menekankan masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Penurunan kasus ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi aman. Justru kita harus jujur melihat bahwa cakupan imunisasi dasar kita sempat turun dan tidak mencapai target. Ini yang menjadi akar masalah,” kata Edy, Kamis (2/4).
Edy menjelaskan, lonjakan kasus campak yang sempat mencapai 2.220 kasus merupakan konsekuensi dari melemahnya sistem imunisasi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikatornya adalah tidak optimalnya pelaksanaan vaksinasi Campak-Rubela. Contohnya saja menurut data September 2022, cakupan vaksinasi Campak-Rubela pada Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) secara nasional hanya 87,7 persen.
Pada saat itu, cakupan di luar Jawa-Bali tidak ada yang mencapai 90 persen. Di Jawa-Bali, Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak mencapai 95 persen. Memang pada masa pandemi Covid-19, cakupan vaksinasi merosot.
“Meningkatnya insidensi campak belakangan ini adalah akibat kelalaian dalam pelaksanaan program vaksinasi yang tidak mencapai target. Pada periode 2019 hingga 2021 tercatat sekitar 1,7 juta bayi tidak memperoleh imunisasi lengkap. Ini jelas menciptakan kerentanan besar di masyarakat,” ujarnya.
Legiselator Dapil Jawa Tengah III itu mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya mengandalkan imunisasi massal. Namun, juga memperkuat sistem pencegahan berbasis komunitas.
Beberapa langkah yang didorong antara lain percepatan pemulihan cakupan imunisasi dasar, penguatan kembali pelaksanaan BIAS di sekolah, dan peningkatan deteksi dini di fasilitas layanan primer. Selain itu edukasi publik untuk mengatasi keraguan terhadap vaksin. (Iam/P-3)