Kondisi ketimpangan dalam kepemilikan lahan sudah teramat mencolok dan berlangsung sangat lama. Itu tidak bisa lagi dibiarkan. Langkah langkah koreksi kebijakan secara tepat, cepat, dan menyeluruh harus dijalankan.
Bedah Editorial MI: Tanah untuk Rakyat
Berita Terkini
-
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mencurigai ada persengkongkolan jahat di balik proyek revitalisasi Monas... -
Kegiatan pilot project pengembangan perbenihan jagung hibrida yang berbasis korporasi petani selama 2019... -
KUASA hukum Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro, Bob Hasan menyatakan... -
Hutan kota memiliki tujuan berupa hutan edukasi serta... -
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk menyalurkan dana kredit hingga Rp908,88 triliun sepanjang 2019,... -
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang properti mengusulkan empat solusi agar anggaran untuk... -
Skor Indonesia pun masih di bawah rerata skor negara-negara ASEAN yang berada di angka 46. Skor tersebut... -
"IPK Indonesia 2019 ini mencerminkan adanya kemajuan pemberantasan korupsi, artinya pendekatan dengan...
Berita Populer
-
Ratusan pohon sudah raib dengan hamparan tanah luas yang becek akibat pengerjaan proyek... -
Tim hukum PDIP sebaiknya menunggu proses hukum perkara yang melibatkan kader partai itu. Dewan Pengawas KPK... -
Saat ditanya Media Indonesia tentang penampilan barunya berkumis dan berewok, AHY mengungkapkan bahwa ia... -
Ketua Gerakan Ormas Islam Betawi (GOIB), Andy M Shaleh, akhirnya meminta maaf dan menyerahkan secara sukarela... -
Anhar menilai eksistensi kerajaan-kerajaan di luar Yogyakarta hanya untuk dirinya... -
Penasihat Ahli Kapolri bidang Komunikasi Publik Fahmi Alamsyah, Penasihat Ahli Kapolri bidang Media Sosial... -
PSI juga menyoroti latar belakang perusahaan pemenang tender proyek tersebut, PT. Bahana Prima...