Prabowo Menerima Informasi tidak Utuh Soal Bencana?

BENCANA banjir dan tanah longsor yang meluluhlantakkan wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah sekira satu bulan terjadi tapi penanganannya terus menjadi sorotan hingga kini. Lambat, koordinasi yang buruk, komunikasi karut marut menjadi tema sentral penilaian atas apa yang sudah dilakukan pemerintah. 

Sulit dimengerti, meski sudah nyaris sebulan berlalu, masih saja ada desa yang terisolasi, akses putus, dan rakyat kelaparan karena amat minim bantuan. Lebih ironis lagi, dalam situasi separah itu, sejumlah pejabat malah minus empati. Sikap dan perilaku mereka sungguh tak patut dipertontonkan oleh pengelola negara di tengah bencana.

Belum lagi kebijakan pemimpin negeri ini yang teramat sulit untuk dimaklumi. Ketidakmauan menetapkan bencana Sumatra sebagai bencana nasional, misalnya. Menolak bantuan asing, umpamanya. Padahal, kalau sejak awal status bencana nasional disematkan dan bantuan asing diperkenankan maka penderitaan rakyat akan lebih cepat dientaskan. Tak perlu berlama-lama hingga pemerintah bisa lebih lekas pula melakukan penanganan tahap berikutnya.

Apa yang sebenarnya terjadi? Betulkah selama ini Presiden Prabowo Subianto menerima informasi yang tak utuh soal sehingga tak punya resep jitu menangani bencana itu? Kenapa pula ada pejabat yang justru berulah memantik persepsi negatif dari publik? Ada apa di balik bencana Sumatra?