Aroma Politik di Piala Dunia U-20

Alinea pertama mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dalil inilah yang menjadikan sebagian masyarakat menolak kehadiran tim sepak bola Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20.

Asal kita tahu. Untuk mendapatkan kepercayaan tuan rumah Piala Dunia U-20 tidak mudah. Indonesia sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesempatan yang mungkin seumur-umur republik ini belum tentu didapat lagi.Semua itu menjadi buyar seketika, ketika Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan sikap menolak Israel berlaga di Bali. Dia menjilat ludahnya sendiri setelah Januari 23 yang lalu menandatangani kesepakatan tersebut, bahkan siap mendukung ajang itu tampil di Pulau Dewata. Setali tiga uang, serupa dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengungkapkan hal serupa.

Kondisi ini mau tidak mau memang menyeret posisi Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpikir keras. Lobi yang dilakukan Erick terhadap FIFA ternyata tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Tapi apa mau dikata. FIFA itu lebih berkuasa ketimbang PBB. Kalau dibilang FIFA juga bermain dengan politik. Tidak pernah bisa olahraga dilepaskan dari politik Tidak bisa juga olahraga dan politik tidak berjalan. Keduanya bisa berjalan. Tetapi letakkanlah keduanya secara proporsional.