AKSI Cepat Tanggap (ACT) menjadi sorotan. Lembaga itu diduga limbung karena dugaan penyelewengan.
Pendiri dan pengelolanya ditengarai memakai donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Petinggi ACT juga diduga menerima gaji tinggi dan fasilitas kendaraan mewah.
PPATK mengungkap terjadi perputaran dana yang masuk ataupun keluar secara total Rp1 triliun tiap tahun. PPATK juga menduga penggalangan dana ACT tidak secara langsung disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, tetapi dikelola dulu di dalam bisnis tertentu.
Selama ini kita mendengar pejabat korupsi, kuping ini sudah risih. Apalagi ini uang umat yang diselewengkan. Pemerintah patut turun tangan membenahi polemik penyalahgunaan di tubuh lembaga amal dan donasi seperti ACT. Gerak cepat aparat penegak hukum pun kini ditunggu.
