Indonesia Bisa Maju jika Daerah Maju

PEMERINTAH menyatakan pembangunan desa sangat penting dilakukan untuk memajukan bangsa Indonesia secara merata. Dengan begitu, akan terwujud aspek keadilan pembangunan di Indonesia.

“Tidak mungkin Indonesia bisa maju kalau daerahnya tidak maju. Saya pastikan Indonesia akan maju kalau daerahnya juga maju,” ujar Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi pada Economic Challenges episode spesial dalam rangkaian Ulang Tahun ke-19 Metro TV, di Metro TV, Jakarta, Rabu (28/11) malam.

Hadir pula pada acara yang didukung PT Telkom Indonesia itu, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin, dan ekonom Lucky Bayu P.

Dalam acara yang dipandu Kania Sutisnawinata dari Metro TV itu, Budi menyatakan bahwa untuk mewujudkan daerah maju, pemerintah bakal mengurangi daerah tertinggal.

Berdasarkan data yang dimiliki, pada 2019 terdapat 182 daerah tertinggal, dan diproyeksikan akan makin menurun pada 2020 yang menyisakan 62 daerah tertinggal.

“Kondisi daerah tertinggal ini dengan segala hormat kebanyakan masih di daerah Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan lainnya,” ucap mantan Ketua Umum Projo tersebut.

Ia optimistis hal tersebut bisa terealisasi mengingat sejak lima tahun lalu Presiden Joko Widodo telah mewujudkan hal itu melalui dana desa. Presiden Jokowi sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp275 triliun sejak 2014.

“Adapun untuk lima tahun ke depan bakal digelontorkan Rp400 triliun. Ini hampir dua kali lipat dan secara positif dapat menyumbang kemajuan Indonesia pada umumnya,” ucap Budi.

Ekosistem
Ekonom Lucky Bayu menyatakan untuk mewujudkan Indonesia Maju tersebut, pemerintah sebenarnya sudah memiliki modal karena telah merealisasikan paket kebijakan ekonomi hingga beberapa jilid.

Menurut Lucky, tujuan paket kebijakan ekonomi itu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi kenyataannya kini masih berada pada kisaran 5%. “Untuk mengakselerasi pergerakan itu, butuh prioritas yang menjadi perhatian utama di era pemerintahan lima tahun ke depan,” ucap Lucky.

Terkait dengan itu, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyatakan, BUMN akan mengambil peran tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar mencapai apa yang diinginkan.Salah satunya seperti diarahkan Presiden Jokowi, yakni ke depannya BUMN hendaknya bisa maju sebagai ekosistem. Bukan hanya maju sendiri-sendiri, melainkan juga maju sebagai Indonesia incorporated, bersama pihak swasta, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD).

“Selanjutnya agar BUMN tidak rugi, yang pertama pilih orang benar. Ada dua prinsip yang harus dipegang, depolitisasi serta debirokrasi BUMN. Apabila BUMN less intervensi politik, less birokrasi, BUMN insya Allah tidak rugi,” ungkap Budi Gunadi.

Mengenai intervensi politik di lingkup BUMN, Menkominfo Johnny G Plate menambahkan, BUMN memang harus nonpolitik. “Bicara soal BUMN ini, harus dengan rumus-rumus bisnis. Biaya harus lebih kecil daripada pendapatan agar untung, kalau sebaliknya, rugi. Kalau rugi, pilihannya diperbaiki atau ditutup. Jadi, BUMN kita harus menjadi yang terdepan. Kalau sudah membaik, baru bisa mengajak yang lainnya untuk Indonesia incorporated,” tutup Johnny G Plate. (*/S5-25)