NEWSTICKER

Berita Terbaru TPPU Hari Ini

Ini Alasan MAKI Laporkan Sri Mulyani, Mahfud MD dan PPATK ke Bareskrim
28/3/2023 21:45
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Menkeu, Menkopolhukam dan ketua PPATK ke Bareskrim Polri. Ini alasannya.
Rafael Mengaku Bingung Laporan Kekayaannya Dipermasalahkan
25/3/2023 23:33
Rafael juga mengaku selalu kooperatif jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kemenkeu.
Advokat Senior Sebut TPPU Harus Dibuktikan di Pengadilan
25/3/2023 07:24
"Tidak semua transaksi dalam jumlah besar itu pencucian uang. Ini bahaya. Yang bisa memutuskan apakah itu pencucian uang atau bukan, hanya hakim."
Diperiksa KPK Lagi, Rafael Alun dan Istri Tutup Mulut
24/3/2023 22:55
KPK kembali memeriksa eks pejabat Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo (RAT) bersama istrinya Ernie Meike Torondek, Jumat (24/3). Keduanya kompak tutup mulut.
DPR Bentuk Pansus Selidiki Transaksi Janggal Rp349 Triliun
24/3/2023 13:20
Rencana DPR tersebut merupakan upaya untuk menjaga transparansi keuangan negara sekaligus membuka secara terang benderang polemik tersebut.
Transaksi Janggal Rp349 T, Pukat UGM: Silahkan DPR Membuat Pansus
23/3/2023 16:53
Pembentukan pansus akan bergantung pada keterangan Mahfud MD dan Sri Mulyani dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Rabu (29/3).
DPR Berpeluang Gunakan Hak Angket Sikapi Transaksi TPPU Rp349 Triliun
23/3/2023 16:30
DPR berpeluang menggunakan hak angket pada kasus transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun.
Tak Semua Temuan PPATK Bisa Diusut KPK
23/3/2023 14:15
KPK tidak bisa menindaklanjutii semua laporan dari PPATK.Pasalnya mereka memiliki keterbatasan kewenangan.
Pansus Transaksi Janggal Rp349 Triliun Bergantung Keterangan Mahfud dan Sri Mulyani
23/3/2023 09:40
Pembentukan pansus transasksi mencurigakan tergantung rapat antara komisi III, menopolhukam, menkeu, dan PPATK.
PB PMII Desak DPR Buat Pansus Skandal Kemenkeu
23/3/2023 06:55
DPR diminta segera membuat panitia khusus (pansus) skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Desakan itu untuk menguji keseriusan DPR.
Flexing, Sekda Riau Harus Disanksi Biar Kapok
22/3/2023 14:50
Sikap flexing pejabat tinggi di Riau itu telah mencederai rasa keadilan masyarakat,
KPK Mulai Proses Kasus Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe
21/3/2023 09:24
KPK menyebut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe bakal berkembang ke arah tindak pidana pencucian uang.
Sri Mulyani Jelaskan Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
21/3/2023 00:52
Sri Mulyani memaparkan 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.
Mahfud: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Capai Rp349 Triliun
20/3/2023 16:45
MENKOPULHUKAM Mahfud MD menyatakan, besaran uang yang diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Keuangan lebih besar dari Rp300 triliun.
Mahfud Siap Bahas dengan DPR Dugaan TPPU Rp300 Triliun di Kemenkeu
18/3/2023 11:50
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan aliran uang Rp300 triliun di Kemenkeu harus ditindaklanjuti. Ia siap bahas dengan DPR.
KPK Pakai Instrumen Follow the Money Ungkap Peran Dito Mahendra
18/3/2023 11:25
KPK menerapkan instrumen follow the money untuk memperkuat sangkaan terhadap Dito Mahendra.
Legalitas Senjata Api Dari Penggeledahan Rumah Dito Dicek Polri
18/3/2023 10:05
KPK dan Polri akan mengecek legalitas kepemilikan 15 senjata api yang ditemukansaat menggeledah rumah pengusaha Dito Mahendra.
Geledah Rumah Dito Mahendra, KPK Temukan Belasan Senjata Api
17/3/2023 20:24
BELASAN senjata api ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah rumah Dito Mahendra di wilayah Senopati, Jakarta Selatan, Senin (13/3).
Mahfud: Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu Wajib Diusut
17/3/2023 15:10
Mahfud MD yang juga Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan, transaksi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus diusut.
Kejari Jakarta Pusat Setorkan Rp51,1 Miliar Ke Kas Negara
16/3/2023 08:45
Kejaksaan negeri Jakarta pusat menyerahkan Rp51,1 miliar ke kas negara sebagai pemulihan kerugian negara dari kasus Leo Chandra.