Berita Terbaru Ojk Hari Ini

Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil Didukung Permodalan yang Kuat

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sektor jasa keuangan terjaga stabil didukung oleh permodalan yang kuat di tengah ketidakpastian global.

Pengetahuan Masyarakat di Bidang Keuangan baru di Level 65,43%

BPS mencatat indeks literasi keuangan syariah masyarakat sangat rendah, yakni  39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah yang lebih rendah lagi, hanya 12,88%.

Pengajuan KPR 40 Persen Ditolak Perbankan, Ketum REI Ungkap Alasannya

Penindakan tegas terhadap perusahaan pinjaman online (Pinjol) yang tidak sesuai aturan harus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Soal Restrukturisasi KUR, OJK tidak Perlu Terbitkan Aturan

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Aturan Kendaraan Wajib Asuransi Diminta Jangan Diterapkan Sekarang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

OJK Tingkatkan Limit Pendanaan Fintech Lending Produktif

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.

BRI Insurance Boyong 3 Penghargaan di 25th Insurance Award 2024

BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.

OJK: Total Tabungan Pelajar RI Tembus Rp32,84 Triliun

OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.

40 Perusahaan di Sumut Berpotensi IPO

Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Kebijakan Asuransi Kendaraan, Jokowi: Belum Ada Rapat

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menanggapi bahwa belum ada rapat pembahasan mengenai kebijakan asuransi third party liability (TPL) atau asuransi untuk kendaraan.

Pemerintah Serahkan Nasib Restrukturisasi Kredit ke OJK

Implementasi perpanjangan restrukturisasi kredit masih menunggu peraturan yang dikeluarkan OJK.

OJK Cabut Izin Usaha BPR Sumber Artha Waru Agung

OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Rekam Jejak OJK Tumbuhkan Optimisme di Ekosistem Kripto

Pascapenetapan UU P2SK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap aset digital serta perlindungan terhadap konsumennya.

Peningkatan Produktivitas UMKM Butuh Dukungan Semua Pihak

DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional. 

Selain Potensi Keuntungan dan Risiko, Keamanan jadi Aspek Penting dalam Investasi

Selain memperhatikan potensi keuntungan dan risiko dalam berinvestasi di pasar modal, keamanan dalam berinvestasi merupakan faktor utama yang penting bagi masyarakat.

Utang Pinjol Boleh Rp10 Miliar, Pengawasan OJK Harus Ketat

PERLU ada pengawasan ketat dari OJK seiring naiknya batas maksimum pendanaan produktif di platform peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.

Program Asuransi Wajib untuk Kendaraan Menunggu Peraturan Pemerintah

Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan.

Kewajiban Asuransi Mobil dan Sepeda Motor pada 2025, OJK Tunggu PP

PEMERINTAH berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil diikutsertakan asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga di 2025.

Batas Pinjol Naik hingga Rp10 M, Risiko Gagal Bayar Menghantui

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) bakal menaikkan pencairan dana layanan peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.

Ketua DPR Puan Maharani Desak OJK Perketat Aturan Pinjol

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aturan terkait perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) diperketat.

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia