Berita Terbaru Kpk Hari Ini

KPK Minta Ditjen Imigrasi Mencegah 8 Tersangka Kasus Pemerasan TKA

Larangan bepergian ke luar negeri ini tertuang dalam Surat Keputusan KPK Nomor 883 Tahun 2025. Upaya paksa itu berlaku dari 4 Juni 2025.

KPK Sebut Satu Divisi di Kemnaker ‘Pesta’ Pakai Uang Pemerasan TKA

Budi mengatakan, uang itu digunakan untuk ‘berpesta’ bagi para pegawai dalam satu divisi tersebut. Sebagian dipakai makan siang.

Kasus BJB, KPK Pastikan Ridwan Kamil Dipanggil dalam Waktu Dekat

KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam waktu dekat.

KPK Awasi Pemberian Dana Hibah DKI Jakarta ke Pemerintah Pusat

Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Iduladha, Tahanan KPK Bisa Dikunjungi Selama 2 Jam

Penyerahan makanan ke petugas rumah tahanan (rutan) dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 08.45 WIB.

Pejabat Kemnaker Diduga Peras TKA Sejak 2019: Uang Mengalir Rp460 Juta sampai Rp18 Miliar per Tersangka

KPK mengungkap adanya dugaan pemerasan dalam proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Laporan Masyarakat Sipil soal Private Jet KPU masih Ditelaah KPK

Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.

Waspada Pemerasan terhadap Pejabat SDA dengan Bawa Nama KPK

KUASA Hukum PT Mutiara Idaman Jaya Petrus Selestinus meminta semua pihak mewaspadai blackmail (pemerasan) terhadap pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang membawa nama KPK.

KPK: Pemerintah Terus Koordinasi untuk Percepat Proses Ekstradisi Paulus Tannos

Sidang pendahuluan mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos di pengadilan Singapura akan berlangsung pada 23-25 Juni mendatang.

KPK Resmi Menyetop Kasus Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba, Ini Alasanya

Abdul Gani Kasuba meninggal dunia. Terpidana kasus suap dan gratifikasi itu meninggal di rumah sakit pada 14 Maret 2025.

Paulus Tannos Sidang Akhir Juni, KPK Maksimalkan Koordinasi dengan Kemenlu dan Kemenkum

Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025.

Kasus Korupsi Iklan BJB, KPK Fokus Analisis Pemeriksaan Saksi dan Bukti

Budi enggan memerinci hasil analisis penyidik dalam kasus ini. Informasi itu baru dibuka nanti, setelah semua temuan dinyatakan lengkap.

Proses Ekstradisi, KPK Menerima jika Paulus Tannos Mau Serahkan Diri

Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.

Premanisme yang Berujung Rasuah di Kemenaker karena Peras TKA

KPK tidak bisa menetapkan pemberi uang sebagai tersangka jika kasusnya pemerasan. Sebab, pejabat yang meminta memanfaatkan jawabannya untuk meraup keuntungan secara paksa.

Warga Papua Barat Datangi KPK dan Kejagung, Sebut Gubernur Papua Barat Dikriminalisasi

Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.

KPK Akan Koordinasi dengan Kemenkum Usai Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan

Budi mengatakan bahwa KPK mengapresiasi langkah Kemenkum yang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Singapura, dan menyampaikan progres terkait Paulus Tannos.

Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker Tarik Tarif Beragam

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo enggan memerinci kisaran harga yang dipatok para tersangka kepada calon TKA. Namun, permainan kotor ini berlangsung dari 2019

KPK Pastikan Usut Informasi Dugaan Gratifikasi di Kementerian PU

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengusut informasi dugaan praktik gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Singgung Kinerja KPK, Mantan Wakapolri Usul Penyidikan Korupsi Balik ke Polisi

Eks Wakapolri Oegroseno, menyarankan agar penyidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada Polri.

Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum

RUU KUHAP menghapus kebijakan penyidik pembantu. Revisi beleid itu juga wajib mengatur soal tenggat waktu penyidikan, untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada pihak berperkara.

Solidaritas Lintas Iman: Pilar Moderasi di Tengah Konflik

Menuju HUT ke-80 RI:  Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045

Mengapa Indonesia Gagal di U-23?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia