Berita Terbaru KPK Hari Ini

Pukat UGM: Diduga Kuat ada Pelanggaran dalam Kasus Kuota Haji

Diduga ada pelanggaran dalam kuota haji. Itu karena pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan. 

Penyelidikan Kasus Pembagian Kuota Haji Hampir Rampung, Siapa yang akan Dijerat KPK?

Sementara itu, dia mengatakan KPK menargetkan penyelidikan kasus tersebut untuk bisa segera naik ke tahap penyidikan pada bulan ini.

Kerusakan Lingkungan pun Rugikan Negara, KPK Diminta Berantas Rasuah di Sektor Itu

Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.

Dugaan Aliran Dana 2 Tersangka Kasus CSR BI-OJK Masuk Parpol Didalami

Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Penyidikan Korupsi Penyaluran CSR BI-OJK, KPK: Dua Anggota DPR Tersangka

KPK pada 7 Agustus 2025, menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Segera Naik Penyidikan

KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).

Usai Periksa Yaqut, KPK Sebut Penyelidikan Kasus Kuota Haji Segera Naik Penyidikan

Usai memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, KPK mengisyaratkan bahwa penyelidikan kasus tersebut hampir rampung dan akan segera naik ke tahap penyidikan.

Nadiem di Pusaran 2 Kasus Dugaan Korupsi Google Cloud dan Chromebook, KPK Sebut Masih Berkorelasi

KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan sistem Chromebook yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

ICW Soroti Penurunan OTT yang Dilakukan KPK

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.  ​​​​​​​

Inilah Rincian 135 Bidang Tanah yang Disita KPK terkait Korupsi JTTS

KPK juga telah menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) pada tahun anggaran 2018–2020, yakni BP dan RS.

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara

Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.

Hutama Karya Berkomitmen Kooperatif dengan KPK

Hutama Karya juga mendukung program bersih-bersih BUMN dan berkomitmen untuk memenuhi setiap tahapan pemeriksaan yang berjalan.

Siman Bahar Sakit, KPK Segera Tetapkan Loco Montrado Tersangka Korporasi

Keputusan ini diambil karena tersangka sekaligus Direktur Utama Loco Montrado Siman Bahar sakit dan tak kunjung bisa diperiksa.

KPK Sita Tanah Terkait Korupsi Tol Trans Sumatera,  Hutama Karya Dukung Aksi Bersih-bersih BUMN

MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra

Eks Stafsus Nadiem Ainun Naim Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Korupsi Google Cloud

Alasan ketidakhadiran eks anak buah Nadiem itu tidak dirinci KPK.

Nadiem Makarim Penuhi Panggilan KPK

Kasus ini masih pada tahap penyelidikan. Ini merupakan kali pertama Nadiem dimintai keterangan.

Jubir Sebut Yaqut Jelaskan Kerumitan Proses Pembagian Kuota Haji ke KPK

Yaqut beriktikad baik memenuhi panggilan KPK untuk membantu menyelesaikan penyelidikan dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Kubu Yaqut Bantah Pembagian Kuota Haji Tambahan Bertentangan dengan Undang-undang

Anna mengatakan, Yaqut bisa memberikan keterangan detil soal dasar hukum pembagian kuota haji. Penjelasan akan dipaparkan kepada penyelidik KPK.

Diperiksa Dugaan Korupsi Kuota Haji, Gus Yaqut Tiba di Gedung KPK

Yaqut mengaku cuma membawa berkas terkait keputusan pengangkatan dirinya sebagai menteri. Dia belum tau pertanyaan yang akan dicecarkan penyelidik kepadanya.

Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Dipanggil KPK soal Kuota Tambahan Haji 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menyelidiki pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia