Berita Terbaru KPK Hari Ini

Pengamat: KPK Harusnya Bergerak Cepat Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Menurut Chairul, berbagai keterangan saksi yang telah diperiksa dan alat bukti berupa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mestinya sudah di tangan penyidik.

KPK Buka Pintu Koordinasi dengan Pemerintah Selesaikan Masalah Tambang Emas Ilegal di Mandalika

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pintu koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tambang emas ilegal di Mandalika.

KPK Sita Mata Uang Asing Terkait Kasus Kuota Haji

KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Tuntaskan Penyidikan, KPK Minta Biro Haji Kooperatif

KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

KPK Sebut Tersangka Kasus Kuota Haji Berperan dalam Proses Diskresi

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Satu Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Mangkir, KPK Meradang

KPK meminta saksi lain terkait kasus dugaan rasuah ini tidak mangkir saat dipanggil penyidik. Sebab, permintaan keterangan untuk mempercepat penanganan perkara.

Indra Iskandar Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasannya

KPK tengah sibuk menghitung total kerugian negara. Beberapa saksi yang diperiksa dalam beberapa hari ke belakang turut dimintai keterangan oleh auditor.

Total, KPK Terima Rp4,6 Miliar Hasil Kebun Sawit Nurhadi

Budi menjelaskan, lahan sawit Nurhadi lebih dulu disita oleh penyidik. Namun, masih dibiarkan beroperasi untuk mencegah pasokan menipis dan sejumlah pihak kehilangan pekerjaan.

Kasus Kuota Haji, KPK Beri Isyarat Sosok Tersangka

KPK memberikan isyarat soal tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama.

KPK Minta Pejabat Kemenag Jelaskan Guyuran Uang Korupsi Kuota Haji

Budi enggan memerinci orang-orang di Kemenag yang menerima aliran uang terkait perkara ini. Total, sudah 300 perwakilan PIHK dimintai keterangan oleh penyidik.

KPK Sita Hasil Kebun Sawit Nurhadi

Dalam enam bulan, lahan sawit itu mendapatkan keuntungan Rp3 miliar. Kini, hasil keuntungannya disita untuk menjadi barang bukti perkara.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Renovasi Gedung di Bawaslu

Kasus dugaan rasuah ini diadukan Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) ke KPK. Perkara yang dilaporkan berupa proyek terkait renovasi Command Center, Gedung A, dan B Bawaslu.

Kasus Kuota Haji Tak Kunjung Penetapan Tersangka, KPK: Informasinya Berserakan

Pengumpulan data memakan waktu panjang karena perusahaan travel tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Nusron Wahid Minta KPK Awasi Bisnis Pertanahan

Kehadiran Nusron Wahid untuk meminta KPK melakukan penyusunan ulang proses bisnis di sektor pertanahan demi mencegah pungutan liar atau pungli.

Datangi KPK, Nusron Wahid Minta Informasi Celah Pungli Pertanahan

KPK menyarankan sistem digital untuk menutup celah pungli. Model ini sudah dilakukan oleh banyak instansi.

KPK Mulai Telusuri Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

KPK mulai menelusuri dugaan mark up pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Sherly Tjoanda Sambangi KPK

Kehadiran Sherly untuk konsultasi agar skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention MCSP atau tingkat pencegahan di Maluku Utara meningkat.

Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Dinilai Lamban, Pakar Nilai Publik Wajar Curiga

Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan

KPK: Kami Cari Informasi Mark Up Whoosh

Asep mengatakan, KPK memiliki sumber daya untuk mencari informasi, terkait dugaan rasuah. Tapi, KPK terbuka jika Mahfud mau memberikan data atas klaimnya di ruang publik.

Ditanya Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Sabar, Penyidik Tidak Diam

KPK mengatakan kasus kuota haji yang berkaitan dengan 10.000 kuota haji khusus dari kuota tambahan tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi menyebabkan penyidikannya membutuhkan waktu yang lama.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia