Berita Terbaru KPK Hari Ini

Bukti Korupsi Kuota Haji Kuat, KPK Isyaratkan Eks Menteri Terlibat

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. I

Percayakan Penyaluran Bantuan Bencana Sumatra, Ketua KPK: Rekam Jejak Baznas Baik dan Kredibel

Baznas berkomitmen menyalurkan seluruh bantuan yang diterima secara amanah, transparan, dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip pengelolaan dana umat.

Dewas KPK Bakal Buka-bukaan soal Laporan Penyidik tak Panggil Bobby Nasution

Penyidik Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena tidak menghadirkan Bobby sebagai saksi.

KPK Segera Umumkan Kasus Korupsi Kuota Haji

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Istri Direktur Penyidikan KPK Resmi Pimpin Polres Metro Bekasi

Komisaris Besar Polisi Sumarni, yang merupakan istri dari Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu, kini resmi menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi.

UPZ KPK Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Penyintas Banjir Sumatra Lewat Baznas

Baznas saat ini memasuki fase pemulihan dengan fokus pada tiga program utama, yakni Kembali ke Sekolah, Kembali ke Kerja, dan Kembali ke Rumah bagi masyarakat terdampak bencana.

Ketua KPK Pastikan Pimpinan Satu Suara Usut Korupsi Kuota Haji

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Kita Mau Semua Bisa Dibuktikan

Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

KPK Akui Ada Perbedaan Pendapat soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

Fitroh enggan memerinci koleganya yang berbeda pendapat dalam kasus ini. Namun, perbedaan pandangan dalam penanganan perkara itu dinilai lumrah.

60 Pencipta Lagu Laporkan LMKN ke KPK karena Minta Jatah Rp14 Miliar

60 pencipta lagu yang tergabung dalam Garda Publik Pencipta Lagu (Garputala) melaporkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Selidiki Status Aset Ridwan Kamil yang tidak Tercatat di LHKPN

KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan

KPK Sesuaikan Proses Hukum Tindak Pidana Korupsi dengan KUHP dan KUHAP Baru

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pihaknya masih melakukan penyesuaian internal.

KPK Sebut Kerugian Negara Kasus Korupsi di Konawe Belum Pernah Final

Hitungan awal KPK tidak bisa dijadikan barang bukti. Hasil kerja auditor dibutuhkan untuk pembuktian di tahap penyidikan.

KPK Tahan Chrisna Damayanto Terkait Korupsi Pengadaan Katalis

Mungki Hadipratikto PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menjelaskan, penahanan dilakukan setelah tersangka menjalani pemeriksaan oleh penyidik

KPK Siapkan Penyesuaian KUHAP dan KUHP

KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyesuaian.

5 Penyidik KPK Naik Jabatan jadi Kapolres

KEPOLISIAN Republik Indonesia menarik lima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi jabatan Kapolres di sejumlah wilayah. Lembaga Antirasuah mengapresiasi promosi itu.

KPK Ingatkan Pengawasan Pilkada oleh DPRD: Cegah Politik Transaksional

KPK menegaskan wacana pilkada dipilih DPRD harus disertai regulasi jelas dan pengawasan ketat guna mencegah politik transaksional dan korupsi.

Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Senilai Rp16,40 Miliar

KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar. 

SP3 Kasus Korupsi Konawe Utara Karena BPK Enggan Hitung Kerugian Negara

Untuk delik kerugian keuangan negara, dia mengatakan KPK tidak memiliki cukup bukti karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai auditor negara menyatakan tidak dapat menghitungnya.

DPR Desak KPK Transparan Soal SP3 Kasus Tambang Konawe Utara

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, meminta KPK agar membuka alasan penghentian perkara tersebut secara transparan dan rinci kepada publik.

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran

Puluhan Ribu Mitra Grab & OVO Terima Dana Tunai dan Beasiswa Total 16,2 Miliar