Berita Terbaru Korupsi Hari Ini

Bupati Ponorogo Kena OTT KPK, 51 Persen Korupsi Libatkan Kepala Daerah, Apa Alasannya?

BUPATI Ponorogo Sugiri Sancoko terkena OTT KPK atas kasus dugaan suap. Data KPK menunjukkan 51 persen kasus korupsi melibatkan kepala daerah

Antasari Azhar Meninggal, KPK: Indonesia Kehilangan Sosok Tangguh Pemberantas Korupsi

Wafatnya Antasari dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Boyamin Saiman.

Tim Penyidik KPK Terlihat Memasuki Rumah Dinas Bupati Ponorogo

Belum ada keterangan resmi mengenai kedatangan kendaraan itu, termasuk apakah berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang tengah dilakukan KPK.

Korupsi yang Ditangani KPK Mayoritas Terjadi di Daerah, Capai 51%

Fitroh menjelaskan, KPK sudah menangani 1.666 kasus sepanjang menjadi penegak hukum di Indonesia. Dari total itu, 854 perkara berasal dari luar Jakarta.

Abdul Wahid Jadi Gubernur Riau Keempat yang Terkait Korupsi, KPK Prihatin

KPK mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih serius lagi melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Nasib Harvey Moeis, Segera Dieksekusi 20 Penjara dan Aset Disita 

TERPIDANA korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan Harvey Moeis tinggal menunggu waktu eksekusi menjalani masa hukuman 20 tahun penjara, asetnya dilelang

Menghidupkan Jiwa-Jiwa Mati

HARI-HARI ini Jiwa-Jiwa Mati atau Dead Souls karya penulis besar Nikolay Vasilievich Gogol agaknya layak dibaca kembali.

KPK Mesti Telusuri Proyek Whoosh dari Perencanaan hingga Pembelian Lahan

Dari proses perencanaan itu, KPK dapat melihat potensi penyimpangan sejak awal, termasuk pada tahap pengambilan keputusan dan pembiayaan proyek.

Kejagung Pastikan Pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bukan Hasil OTT

Anang Supriatna juga memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Erwin bukan merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT), melainkan proses penyidikan biasa

KPK Dituntut tidak Biarkan Kasus Korupsi Besar Jalan di Tempat

Dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, kuota haji, hingga penggunaan jet pribadi oleh Ketua KPU menjadi kasus yang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Lima Petinggi Perusahaan Importir Gula DIvonis 4 Tahun Penjara

Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika menyatakan kelima terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Eks Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Divonis 11 Tahun Penjara

Eks Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Divonis 11 Tahun Penjara

KPK masih Fokus Selidiki Unsur Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Dugaan mark up proyek Whoosh ramai dibicarakan masyarakat usai dibahas Mahfud MD di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official.

ICW Nilai Usulan Korupsi Masuk RUU HAM Harus Dikaji Lebih Dalam, Jangan Hanya Normatif

Ide tersebut menarik untuk dipertimbangkan dalam penyusunan revisi UU HAM, karena korupsi memang memiliki dimensi yang merusak hak asasi manusia.

KPK Sita Mata Uang Asing Terkait Kasus Kuota Haji

KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Masyarakat Diminta Bantu Polri Berantas Narkoba: Lebih Bahaya dari Korupsi

Dalam kurun waktu Januari-Oktober 2025, pihak kepolisian berhasil mengungkap 38.934 kasus dan menyita 197,71 ton narkoba.

DPR Dukung Wacana Uang Sitaan Korupsi untuk LPDP

ANGGOTA Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendukung wacana mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian korupsi sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Gaji Hakim Naik 280 Persen, Peradilan Harus Bersih dari Korupsi

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Itu dapat memperkuat integritas aparat peradilan agar bersih dari korupsi

Merawat Indonesia Menjadi Bangsa Bermartabat

INDONESIA bukan bangsa kecil. Ia lahir dari semangat, darah, dan cita-cita luhur: memerdekakan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan ketidakadilan.

Ekspatriat Bisa Pimpin BUMN, ICW: Tidak Menjamin Perusahaan Bersih dari Korupsi

Jika WNA diizinkan menjadi direksi tanpa peninjauan ulang terhadap kelemahan hukum yang ada, penegakan kasus korupsi akan semakin sulit. 

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia