Berita Terbaru Kejagung Hari Ini

Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Perwakilan Google For Education

Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.

Bantah Bea Cukai Soal Datang Minta Data, Kejagung: Kami Geledah!

Penyidik tidak bertukar informasi saat datang ke Kantor Pusat Bea dan Cukai, beberapa waktu lalu. Melainkan, kata dia, melakukan penyitaan atas sejumlah dokumen terkait perkara.

Kejagung Tegaskan Eksekusi Silfester Belum Kedaluwarsa

Kejagung menegaskan sudah berbusa-busa meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk memenjarakan Silfester. Eksekusi ada di tangan mereka.

Kejagung Minta Kerugian negara Kasus CPO Segera Dilunasi

Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp17,7 triliun, berdasarkan vonis yang berkekuatan hukum tetap. Kejagung ancam lelang barang sitaan jika total kewajiban itu tidak dilunasi.

Dari Rumah Mewah hingga 88 Tas Branded, Ini Aset Sandra Dewi yang Disita Kejagung

Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan aset yang dikaitkan dengan kasus korupsi timah Harvey Moeis. Berikur daftar aset Sandra Dewi yang disita Kejagung

Penegak Hukum Lain Dituntut Tiru Kejagung

Aparat penegak hukum perlu menafsirkan keinginan Presiden agar pemberantasan korupsi ini tidak sekadar pemidanaan fisik saja, tetapi yang paling utama adalah soal pemulihan kerugian negara.

Kejagung Tegaskan Penyitaan Aset Sandra Dewi Sesuai Aturan Hukum

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyitaan sejumlah aset milik artis Sandra Dewi dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis, telah dilakukan sesuai aturan hukum

Sandra Dewi Ajukan Keberatan atas Penyitaan Aset Terkait Kasus Korupsi Timah

Selebritas Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan aset miliknya terkait kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis

Arahan Presiden Prabowo, Kejagung Fokus pada Penegakan Hukum Humanis dan Restoratif

Kejagung telah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum yang berlandaskan nurani.

Keberhasilan Satu Kasus belum Menandakan Perbaikan Pemberantasan Korupsi

Negara harus segera membuat pedoman resmi mengenai cara menghitung kerugian perekonomian negara.

Pemulihan Kerugian Negara Rp13,25 Triliun, Pengamat: Paradigma Progresif Pemberantasan Korupsi

Tanpa regulasi perampasan aset yang tegas, negara kerap berada dalam posisi lemah menghadapi koruptor yang berupaya menyembunyikan hasil kejahatannya. 

Soal Desakan Tetapkan Silfester Buron, Kejagung: Kita Serahkan Dulu ke Eksekutor

Anang menjelaskan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih melaporkan pencarian Silfester. Karenanya, penetapan status buron belum diperlukan saat ini.

Kejagung Serahkan Rp13,25 T Pidana Pengganti Kasus CPO ke Negara

Uang rampasan ini berasal dari tiga korporasi yang jadi tersangka dalam perkara ini. Sisa uang pengganti diharap dibayar cepat.

1 Tahun Pemerintahan, Prabowo Awali dengan Menyaksikan Penyerahan Uang Sitaan Rp13 T

Prabowo tiba di lokasi pada pukul 10.51 WIB. Prabowo tampak menggunakan baju safari berwarna coklat muda.  

Kejagung Sita Rp13 Triliun terkait Kasus Suap CPO

Sutikno mengatakan, uang titipan itu kini menjadi barang sitaan dalam perkara pemberian fasilitas CPO. Kejagung akan menyerahkannya ke negara, hari ini.

Penjelasan Kejagung Terkait Red Notice Jurist Tan

Interpol tidak bisa sembarangan memberikan daftar merah dengan sejumlah alasan.

Kejagung Terima hampir Rp10 Miliar Uang Terkait Korupsi Chromebook

Anang mengatakan, dana itu dikembalikan dari banyak pihak yang sudah diperiksa terkait kasus ini. Sebagian berstatus kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Kejagung: Pejabat BUMN Berstatus WNA Tetap Bisa Diproses Hukum

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dapat diproses hukum meskipun berstatus warga negara asing (WNA). 

Kejagung Tetap Cari Silfester Meski Diklaim Vonisnya Kedaluwarsa

Saat ini, Silfester berencana mengajukan peninjauan kembali (PK). Kejagung mengingatkan kehadiran Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu dalam persidangan.

Kejagung Persilakan Silfester Matutina Ajukan PK Kedua

PK yang diajukan Silfester tidak menyetop eksekusi dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia