Berita Terbaru Kejagung Hari Ini

Kemenhut Bantah Digeledah Kejagung

Kementerian Kehutanan menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, pada Rabu (7/1) siang.

Kejagung Akui Datangi Kemenhut untuk Cocokkan Data Perubahan Hutan Lindung

Kejaksaan Agung mendatangi Dirjen Planologi Kemenhut untuk pencocokan data perubahan fungsi hutan lindung. Kejagung dan Kemenhut tegaskan bukan penggeledahan.

Kemenhut Tegaskan Kehadiran Penyidik Kejagung Bukan Penggeledahan

Pihak Kemenhut menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif.

Penyidik Kejagung Datangi Kantor Direktorat Jenderal Planologi, Kemenhut Buka Suara

Pihak Kemenhut menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif.

Kejagung Pastikan Seluruh Jaksa Siap Terapkan KUHP dan KUHAP yang Baru Berlaku Hari Ini

Kejaksaan sudah sangat siap melaksanakan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Izin Tambang Konawe Utara

Kejaksaan Agung mengusut dugaan rasuah dalam penerbitan izin pertambangan di Konawe Utara periode 2013–2025. Kasus ini diduga melibatkan kepala daerah dan izin hutan lindung

Kejagung Berikan 2 Kapal Laut Senilai Rp3,2 Miliar ke Pemda Sulut

Dua aset itu diserahkan dengan status hibah barang milik negara. Penyerahan kapal laut ini juga dibantu oleh Kejaksaan Negeri Bitung.

Kejar Efek Jera, Pencopotan Jaksa Mesti Dibarengi Proses Pidana

Ia mengingat pencopotan harus diikuti dengan berjalannya proses pidana yang diduga dilakukan kedua Kajari tersebut.

6,6 Triliun Rupiah yang Dikumpulkan Kejagung Dinilai Berkat Kesungguhan

Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.

Menkeu Purbaya: Dana Rp6,6 Triliun Hasil Sitaan Kejagung Masih Dirancang Pemanfaatannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana Rp6,62 triliun hasil sitaan Kejaksaan Agung telah masuk PNBP dan masih dirancang pemanfaatannya,

Kejagung Pamer Uang Rampasan Negara Rp6,6 Triliun, ICW: Hanya Pencitraan

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.

Prabowo Tegaskan Negara Tak Boleh Bocor

Dia juga menyinggung adanya kekuatan yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat.

Dana Rp6,62 Triliun Hasil Denda dan Sitaan Bisa Bangun 100.000 Hunian Pengungsi

Prabowo mencontohkan uang negara yang dikembalikan sebesar Rp6,62 triliun itu dapat dipergunakan untuk merenovasi sekitar 6.000 sekolah, hingga membangun hunian tetap para pengungsi.

Prabowo Saksikan Penyerahan Denda PKH dan Tipikor Senilai Rp6,62 triliun

Presiden Prabowo tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, hari ini, dan langsung menuju tumpukan uang pecahan Rp100 ribu yang memenuhi lobi gedung tersebut.

Sudirman Said Diperiksa Kejagung Terkait Minyak Mentah

Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) tahun 2008–2015.

Kejagung Serahkan Kasi Datun Kejari HSU nonaktif ke KPK

Kejagung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Tri Taruna Fariadi

Kejagung Serahkan Jaksa Kejari HSU yang Kabur saat OTT ke KPK

Kejagung menyerahkan Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara Kasi Datun Kejari HSU Taruna Fariadi yang sempat kabur saat OTT ke KPK 

Komjak Desak Kejagung Tindak Tegas Jaksa Korup

Selain menyasar oknum yang terlibat langsung, Komjak juga mendesak adanya akuntabilitas struktural.

Kejagung Tegaskan Tak Intervensi KPK Usut Pemerasan Kajari HSU

Kejagung meminta semua jaksa menjadikan penangkapan KPK sebagai pembelajaran. Integritas penegak hukum mesti menjadi harga mati.

Pencopotan Jaksa Terjerat Rasuah Percepat Proses Hukum

Pemberhentian ini akan membuat proes hukum terhadap mereka bisa berjalan dengan cepat, baik aspek pidana maupun administrasinya.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia