Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Harus Jadi Prioritas

PENINGKATAN literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

DPR Kaji Wacana Pembatasan Media Sosial bagi Anak

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI akan mengkaji wacana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

Peran Sektor Pendidikan Tinggi Penting dalam Pemenuhan Kualitas SDM di Dunia Kerja

PERAN sektor pendidikan tinggi dalam mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja harus konsisten ditingkatkan di tengah tantangan yang muncul.

DPR: Aktor Utama Pembuat Pagar Laut Mesti Diminta Pertanggungjawaban

Menurut Riyono, pemagaran laut tersebut merugikan nelayan, karena harus memutar saat pergi melaut atau kembali.

Langkah Strategis Pembangunan Sektor Kebudayaan Nasional Butuh Dukungan Semua Pihak

LANGKAH strategis pembangunan sektor kebudayaan yang menyasar upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya nasional butuh dukungan semua pihak terkait. 

Tingkatkan Deteksi Dini dan Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Antisipasi Ancaman Bencana

TINGKATKAN deteksi dini dan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi di tanah air. 

KPK Minta Anwar Sadad Jelaskan Uang Suap Dana Hibah yang Diterimanya

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan anggota DPR Anwar Sadar (AS) pada Rabu, 8 Januari 2025.

Pengetahuan tentang Asupan Gizi Berimbang Harus Menjadi Pemahaman Dasar Orangtua

PENGETAHUAN terkait asupan gizi berimbang bagi anak harus menjadi pemahaman dasar para orangtua sebagai bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik. 

DPR: Biaya Haji 2025 Turun, tapi Kualitas Pelayanan tidak Boleh Turun

Penurunan biaya haji 2025 membuat masyarakat Indonesia senang dan berbahagia.

NasDem Harap Makan Bergizi Gratis Turut Mendukung Kualitas Pendidikan Anak-anak di Sekolah

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi NasDem Lita Machfud Arifin memuji pemerintahan Prabowo Subianto yang menjalankan janji kampanyenya yaitu makan bergizi gratis (MBG).

DPR Sambut Positif Keanggotaan Penuh Indonesia di BRICS

Pengaruh BRICS dalam dunia global menciptakan satu tatanan ekonomi baru yang mengalihkan hegemoni ekonomi Amerika Serikat (AS).

Masa Tunggu Haji Reguler ada yang Sampai 49 Tahun, DPR Usul Pakai Kuota Negara Lain

KETUA Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan masa tunggu haji reguler tiap provinsi berbeda. Bahkan, ada yang mencapai 49 tahun di tiga kabupaten di Sulawesi Selatan.

DPR Percaya PSSI Punya Pertimbangan terkait Pemecatan Shin Tae-yong

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai PSSI memiliki evaluasi dan pertimbangan internal dalam membuat keputusan mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY)

Komisi X DPR RI akan Panggil PSSI Buntut Pemecatan Shin Tae-yong

KOMISI X DPR RI menyatakan akan memanggil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk menjelaskan alasan yang jelas soal pemecatan Shin Tae-yong dari pelatih Timnas Indonesia.

Presiden Prabowo Disebut akan Terima Panja Haji DPR RI Sore Ini

PRESIDEN Prabowo Subianto akan menerima panitia kerja atau panja haji DPR RI di Istana Negara Jakarta sore ini, Selasa, 7 Januari 2025 usai ditetapkannya biaya haji 2025.

Komisi IX Desak agar Aturan Turunan MBG Segera Dibuat

Adanya ahli gizi di setiap SPPG menurutnya akan membuat makanan yang dihasilkan sesuai pemenuhan gizi dan kebersihannya.

DPR Usul Hukuman Kerja Sosial bagi Pelaku Kejahatan

Penerapan hukuman kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Wujudkan Sistem Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang Efektif

TERUS perkuat kolaborasi antarinstitusi dalam membangun sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang efektif, sebagai bagian dari proses pembangunan SDM.

Wajib Belajar 13 Tahun Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak

PROGRAM wajib belajar 13 tahun sejak TK hingga SMA harus menjadi perhatian semua pihak untuk direalisasikan, sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik.

Komisi II DPR Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

Pada pemilihan presiden berikutnya, partai politik maupun gabungan partai politik tidak lagi dibatasi dengan ambang batas perolehan minimal suara maupun kursi.

Kunci Revitalisasi Koperasi Desa

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia