Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Wakil Ketua DPR Harap Mutasi Hakim oleh MA Bisa Benahi Lembaga Peradilan

Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang melakukan perombakan dengan memutasi 199 hakim dan 68 panitera

DPR RI: TNI Masuk Kampus Mencederai Kebebasan Akademik dan Sipil

ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti tindakan TNI yang diberitakan kerap hadir di lingkungan kampus, yang dinilai berpotensi mencederai kebebasan akademik dan sipil.

Ketum Pepdhi Sebut Perubahan RUU KUHAP Urgent, Ini Alasannya

Pembahasan RUU KUHAP oleh Komisi III  DPR RI memang sudah  selayaknya dilakukan terutama untuk merevisi hukum pidana formil setelah setengah abad digunakan.

Komisi VII DPR RI Minta Poin Pelarangan Produksi dan Distribusi Air Minum Kemasan di SE Gubernur Bali Dihilangkan

ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa menyayangkan adanya pasal yang melarang produksi dan distribusi air minum kemasan dalam SE Gubernur Bali.

Puan Tegaskan Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak Pernah Padam

Dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar sikap politik, melainkan panggilan moral dan sejarah bangsa.

WN AS Rusak Klinik di Bali, Wakil Ketua DPR Singgung Lemahnya Pengawasan

WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti aksi brutal WNA asal Amerika Serikat berinisial MM yang mengamuk dan merusak fasilitas Klinik Nusa Medika di Pecatu, Bali.

DPR RI akan Prioritaskan 8 Pembahasan RUU pada Masa Sidang III, Apa Saja?

Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.

Prabowo Minta Truk Over Dimension dan Over Loading Ditertibkan

Presiden telah memerintahkan jajarannya agar keluhan dari legislatif ini dapat diselesaikan.

Negara Jangan Tolerir Dokter Pelanggar Etik dan Moral

Setiap pelanggaran etik profesi dan moral kedokteran yang dilakukan dokter dapat merugikan ribuan orang. Sebab, dokter adalah tumpuan kesehatan masyarakat.

Marak Pelecehan Seksual oleh Dokter, DPR RI akan Panggil Kemenkes

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyatakan pihaknya berencana akan memanggil Kementerian Kesehatan usai maraknya kasus pelecehan seksual oleh oknum dokter.

Pelecehan oleh Oknum Dokter, DPR Pertanyakan Peran Pemerintah dan Stakeholder Sektor Kesehatan

Selain itu, ada tugas dan fungsi kolegium, konsil kesehatan, majelis kesehatan, serta sinergi dengan organisasi profesi yang sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP akan Transparan dan Partisipatif

Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat. Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di Gedung DPR secara terbuka.

Pelecehan Seksual oleh Oknum Dokter karena Pengawasan Etik dan Moral yang Lemah

DERETAN kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter di berbagai wilayah telah memicu kemarahan publik karena tercela dan mencoreng profesi kedokteran.

Prabowo Sudah Teken UU TNI sebelum Lebaran

PRESIDEN Prabowo Subianto sudah mendatangani Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) hasil paripurna DPR.

Tetap Minta Masukan Masyarakat Luas, Ini Kelebihan RUU KUHAP yang Baru Menurut Habiburokhman

Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.

Menteri Hukum: RUU Perampasan Aset Butuh Komunikasi dengan Parpol

Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus melibatkan komunikasi yang mendalam bersama dengan partai-partai politik yang ada. 

DPR Janji Pembahasan Revisi UU Polri Transparan ke Publik

Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Segera Isi Kekosongan Dubes AS

KETUA DPR RI Puan Maharani meminta kekosongan duta besar (dubes) RI di Amerika Serikat (AS) segera diisi. Posisi dubes tersebut telah kosong sejak dua tahun terakhir.

Wakil Ketua DPR: Revisi UU TNI untuk Menyelaraskan Dinamika Zaman

Adies menekankan, DPR  tidak menutup mata dalam melihat peran strategis TNI di era baru. 

Perubahan Ancaman dan Sesat Pikir Revisi UU TNI

REVISI Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025.

Menakar Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia