Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Inilah 14 Subtansi RUU KUHAP yang Bakal Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk membawa hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke rapat paripurna. 

Redenominasi Rupiah harus Dilakukan Bertahap dengan Peta Jalan yang Jelas

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan redenominasi rupiah perlu dijalankan dengan transisi bertahap agar tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi.

Dikunjungi BAM DPR RI, Pemkab Bekasi Pastikan Hak Pekerja PT Indofarma Terpenuhi

Pemkab Bekasi memberikan perhatian penuh terhadap proses restrukturisasi yang dilakukan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya.

Ketua KPIPA Serukan Persatuan Regional Mendukung Palestina

Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina bertajuk "Penguatan Aliansi untuk Bela Palestina" dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

DPR Jangan Resisten Terhadap Putusan MK Soal Kuota 30% Perempuan

Komitmen terhadap 30% keterwakilan perempuan bukan sekadar formalitas, melainkan bukti kesungguhan negara dalam menghapus diskriminasi berbasis gender.

Komisi Reformasi Polri Bentukan Presiden Didominasi Wajah Lama, DPR: Kita Positive Thinking

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Rudianto Lallo menyoroti komposisi Komisi Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan sosok lama di pemerintahan

Segera Terapkan Putusan MK, tidak Perlu Tunggu Revisi UU MD3

Titi menegaskan bahwa alasan menunda pelaksanaan putusan dengan dalih MK bersifat negatif legislator tidak dapat diterapkan pada kasus ini.

MKD Tegaskan Eko Patrio Langgar Kode Etik DPR lewat Parodi Sound Horeg

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.

Tak Langgar Kode Etik, Uya Kuya: Sesuai dengan Bukti

SURYA Utama alias Uya Kuya buka suara setelah dinyatakan tidak melanggar kode etik dan kembali aktif sebagai anggota DPR RI.

Langgar Kode Etik, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR

MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.

Jokowi Sebut Woosh Investasi Sosial, DPR: Kalau Rugi Siapa Tanggung Jawab?

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menyoroti pernyataan Jokowi bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh merupakan investasi sosial 

Pertalite Diduga Bikin Motor Brebet, DPR Akan Panggil Pertamina

DPR RI akan memanggil pemerintah dan Pertamina menyusul laporan kendaraan yang mogok atau motor brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jawa Timur.

Keputusan MKD Bakal Berdampak pada Citra Saraswati

Saraswati menuai simpati publik karena dianggap punya integritas sebagai anggota DPR karena mengundurkan diri. Simpati itu akan berbalik menjadi antipati, karena Saraswati tidak konsisten.

Penolakan Pengunduran Diri Rahayu Saraswati Ibarat Drama Komedi

Mengaktifkan seseorang yang sudah mengundurkan diri itu bukan sesuatu yang tepat. Pasalnya, pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab pada tugasnya. 

KPU Disanksi karena Naik Jet Pribadi, DPR: Sudah Diperingatkan

DPR RI menyayangkan penggunaan jet pribadi oleh KPU

MKD DPR RI Menindaklanjuti Laporan terhadap Uya Kuya Cs

MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.

MK Sarankan Rotasi Pimpinan AKD untuk Penuhi 30% Perempuan

Fraksi juga dapat menerapkan kebijakan rotasi dan distribusi anggota perempuan agar tidak terkonsentrasi pada bidang-bidang sosial saja. 

MK Kabulkan Uji UU MD3, Pimpinan AKD DPR Wajib Diisi 30% Perempuan

MK menegaskan bahwa DPR RI wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam jajaran pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

DPR Desak Pengawasan Ketat terhadap SPBU dalam Penyaluran BBM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap SPBU di seluruh Indonesia menyusul merebaknya laporan motor brebet dan mogok massal.

Pertamina Wajib Perkuat Pengendalian Mutu demi Jaga Kepercayaan Publik

Pertamina Patra Niaga wajib memperkuat sistem pengendalian mutu serta memperbaiki mekanisme komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, cepat, dan dapat dipercaya.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia