Berita Terbaru Andrie Yunus Hari Ini

Komnas HAM Desak Bareskrim Polri Ambil Alih Kasus Andrie Yunus

Komnas HAM mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengambil alih penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus

KontraS Minta Kasus Andrie Yunus Harus Diungkap hingga Struktur Komando

KontraS menekankan pentingnya peran Polri untuk mengusut kasus ini secara transparan dan akuntabel.

Pakar dan Aktivis Desak Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dibawa ke Peradilan Umum

Prinsip equality before the law harus ditegakkan dengan membawa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke peradilan umum, bukan peradilan militer.

Komnas HAM Pastikan Inisial Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus tak Berbeda

Hingga saat ini pihak Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus tersebut.

Desakan Bentuk TGPF Menguat di Tengah Kasus Andrie Yunus yang Makin Janggal

Penanganan kasus Andrie Yunus menuai sorotan. TGPF didorong segera dibentuk untuk ungkap fakta dan pulihkan kepercayaan publik.

DPR Desak Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM

DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus

Komnas HAM Desak Panglima TNI Periksa Mantan Kabais Terkait Penyerangan Andrie Yunus

Komnas HAM mendesak pemeriksaan transparan terhadap mantan Kabais TNI terkait kasus penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus. Penegakan hukum dinilai krusial.

Komnas HAM Desak Panglima TNI Periksa Eks Kabais Terkait Penyiraman Aktivis Kontras

Komnas HAM desak Panglima TNI periksa eks KaBAIS Letjen Yudi Abrimantyo terkait kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. Simak pernyataan lengkapnya di sini.

Penanganan Kasus Terkesan Lambat, Usman Hamid Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Andrie Yunus

Untuk menjamin objektivitas, Usman mendesak Presiden melibatkan masyarakat sipil dan tokoh berintegritas dalam TPF.

Pengamat Militer Apresiasi Langkah Cepat TNI di Kasus Andrie Yunus

Tantangan penegakan hukum sering kali bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada kemauan institusi untuk membuka fakta secara transparan ketika perkara menyentuh ranah internal.

Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Ranah Peradilan Umum

Penentuan forum peradilan bagi anggota militer harus didasarkan pada sifat tindak pidana yang dilakukan, bukan jabatan atau status pelakunya.

Komnas HAM Dalami Opsi Peradilan Kasus Penyiraman Aktivis KontraS

Pendalaman dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai pihak.

Penyerahan Jabatan Kepala Bais TNI Pertaruhkan Legitimasi Militer

Transparansi proses hukum terhadap empat terduga pelaku, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES, menjadi pertaruhan

Amnesty Sebut Penyerahan Jabatan Kabais TNI Bernuansa Politis, Desak Pembentukan TPF

Amnesty International Indonesia mendesak Presiden dan DPR segera membentuk tim pencari fakta (TPF) guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Komnas HAM : Proses Pemulihan Andre Yunus Diperkirakan Dua Tahun

PROSES pemulihan Aktivis KontraS Andrie Yunus diperkirakan mencapai dua tahun.  Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI, awal Maret 2026.     

Komnas HAM Sebut Pemulihan Luka Bakar Andrie Yunus Memakan Waktu Hingga 2 Tahun

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin seluruh biaya pengobatan dan pemulihan Andrie Yunus.

Cek Kondisi Andrie Yunus di RSCM, Komnas HAM Kantongi Fakta Medis Dampak Penyiraman Air Keras

Fokus investigasi tidak hanya terpaku pada luka fisik, tetapi juga dampak psikologis jangka panjang yang dialami oleh Andrie Yunus akibat siraman air keras tersebut.

Kemenham Dorong Kasus Air Keras Andrie Yunus Diselesaikan Lewat Peradilan Umum

Kemenham soroti anomali hukum kasus air keras Andrie Yunus yang libatkan oknum BAIS TNI. Desak penggunaan peradilan umum untuk ungkap dalang intelektual.

Kasus Air Keras: Kementerian HAM Minta Kejelasan Yurisdiksi Peradilan

KemenHAM desak penerapan mekanisme koneksitas dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus oleh oknum BAIS TNI. Simak alasan pentingnya koordinasi TNI-Polri demi transparansi hukum

Imparsial: Penyerahan Jabatan Kabais TNI Perlu Penjelasan Transparan

Imparsial menilai penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI tanpa disertai penjelasan resmi yang transparan.

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

Strategi Perang Sun Tzu dalam Krisis Hormuz

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia