Berita Terbaru UU Pemilu Hari Ini

Jokowi Soal Uji Materi UU Pemilu: Setiap warga Kedudukannya Sama di Depan Konstitusi

PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.

Pakar: Permohonan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres di MK Perlu Dipertimbangkan

Pakar Hukum UI Titi Anggraini menilai gugatan larangan keluarga Presiden maju Pilpres di MK penting demi menjaga keadilan kompetisi dan mencegah nepotisme.

UU Pemilu Digugat Larang Keluarga Presiden-Wapres Maju Capres-Cawapres

UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres

2 Warga Gugat Syarat Partai Politik untuk Calon DPR-DPRD ke Mahkamah Konstitusi

Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Masyarakat Sipil Desak Reformasi Pemilu yang Substantif

Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.

CSIS: Sistem Proporsional Terbuka Paling Tepat bagi Pemilu di Indonesia

Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.

Revisi UU Pemilu & Pilkada Dibahas Terpisah, Perludem: Kemunduran Demokrasi

Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.

MK Tolak Uji Materi Soal Pencalonan Anggota DPR Tanpa Partai Politik

Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.

Komisi II DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Jamin Partisipasi Bermakna

KOMISI II DPR RI memulai tahapan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Januari 2026 yang dibagi dalam dua termin utama.

DPR Tepis Wacana Pilpres Dipilih MPR: Tetap Dipilih Rakyat

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

MK Tolak Uji Materi soal Pembuktian Ijazah Capres-Cawapres

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Pemilu yang mempersoalkan kewajiban autentikasi faktual ijazah capres dan cawapres.

PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

Masyarakat Diajak Terus Awasi Wacana Pilkada tak Langsung

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan wacana pilkada melalui DPRD yang didorong oleh elite politik.

Legislator NasDem Tolak Usulan Koalisi Permanen Diatur dalam UU Pemilu

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menilai urgensi koalisi permanen masih rendah karena dinamika politik setiap pemilu berbeda. Ia menolak usulan koalisi permanen

Wacana Pilkada tak Langsung, KPU Tetap Ikut UU

WACANA pengubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD atau menjadi tidak langsung kembali terlontar menjelang pembahasan revisi Undang Undang Pemilu.

UU Pemilu Digugat, Pemohon Ingin Calon DPR Bisa Maju tanpa Partai Politik

Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Kodifikasi UU Pemilu, Dari Sistem Campuran hingga Reformasi Bawaslu

Haykal menekankan bahwa koalisi masyarakat sipil mengusulkan model keserentakan baru dengan cara memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu daerah, sesuai arah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Sebut E-Recap Harus Diperkuat dalam Revisi UU Pemilu untuk Meminimalisir Manipulasi Suara

Selain itu, Hadar menegaskan bahwa teknologi bukan hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga menutup ruang terjadinya manipulasi.

UU Pemilu Digugat ke MK, Pemohon Minta Ijazah Capres-Cawapres Wajib Diverifikasi Keasliannya

Gugatan terhadap UU Pemilu kembali diperiksa MK. Pemohon meminta ijazah capres-cawapres wajib diautentikasi oleh KPU atau ANRI, bukan hanya menyerahkan fotokopi legalisir.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia