Berita Terbaru Kasus Korupsi Hari Ini

Uang Haram Kasus Kuota Haji Diduga Mengalir hingga Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Muzakki Cholis

KPK akan mendalami hal tersebut karena Muzakki Cholis diduga menjadi perantara yang menghubungkan inisiatif dari biro haji khusus mengenai pengajuan kuota haji tambahan.

KPK Pastikan Yaqut dan Gus Alex Terima Uang dari Biro Travel

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

KPK Diminta Lebih Serius Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK telah memiliki identitas yang diduga menjadi otak penghilangan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di kantor Maktour Travel.

Saksi Bantah Acara Golf di Thailand Bicarakan Penyewaan Penyewaan Kapal BBM

Umar Said menekankan, tidak ada undangan dari Dimas. Umar Said juga membenarkan saat dikonfirmasi para peserta membayar masing-masing untuk main golf tersebut.

Bukan Kerugian Negara, Rp 2,9 Triliun Diklaim Nilai Pembayaran Pertamina untuk Sewa Tangki BBM

Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.

Patut Ditiru, Malaysia Kejar Para Koruptor Kelas Kakap dengan Nilai Kerugian Mencapai Rp1.154 Triliun

Malaysia diperkirakan telah mengalami kerugian hingga RM277 miliar (sekitar Rp1.154 triliun) akibat kejahatan keuangan yang melibatkan pencurian dan kebocoran dana publik.

KPK Sebut Uang Rasuah Kuota Haji ke Petinggi PBNU Atas Nama Pribadi

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aliran Uang Kasus Suap Perpajakan Diduga Sampai ke Ditjen Pajak Kemenkeu

Kasus tersebut terjadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.

KPK Dalami Modus 'Uang Hangus' di Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

Budi mengatakan KPK akan terus mendalami hal tersebut kepada para pihak swasta, termasuk saat memeriksa sejumlah saksi selama 13-14 Januari 2026.

Korupsi Chromebook, Kejagung Sebut Peran Jurist Tan Dominan

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.

KPK Telusuri Aliran Uang Suap Perpajakan

KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.

Uji Integritas Dakwaan, Fahri Bachmid Soroti Prinsip Fair Trial dan Validitas Audit dalam Perkara Petrus Fatlolon

Kualitas sebuah dakwaan tidak hanya diukur dari narasi delik, tetapi juga dari kejujuran dan kebersihan proses yang melahirkannya.

KPK Ungkap Aliran Rasuah Kuota Haji ke Ketua Bidang Ekonomi PBNU

Budi enggan memerinci total uang yang diduga masuk ke kantor Aizzudin. Alasan pemberian juga kini masih didalami oleh penyidik.

Kasus Suap Perpajakan Dikembangkan ke Banyak Pihak? Ini Bocorannya

Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.

Digeledah KPK terkait OTT Pegawai Pajak, DJP Hormati Proses Hukum

Namun, DJP tidak memberikan keterangan lebih lanjut dan menyerahkan penjelasan perkara kepada KPK.

Kasus Kuota Haji, MAKI Ungkap Ada Istri Pejabat Berekening Gendut

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler, dan 8% untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50%.

Diperiksa KPK, Ketua KONI Ponorogo Ungkap Utang Bupati Nonaktif

Tiga tersangka lain yakni Sekretaris Dinas Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (AGP), Direktur RSUD Dr Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), dan pihak swasta Sucipto (SC).

KPK Kini Fokus Jerat Yaqut ke Persidangan dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Budi mengatakan, bukti dalam kasus ini mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yaqut dan Gus Alex. Sehingga, tersangkanya baru dua orang.

Hamda Zoelva Sebut Hak Terdakwa Tetap Harus Dilindungi

Dalam surat itu Kerry menegaskan dirinya bukan pengusaha minyak.

Nihil Peran Eks Dirut Pertamina dalam Pengadaan Kapal dan Ekspor Minyak Mentah

Wimboyono menjelaskan, selama tujuh kali persidangan yang telah berjalan, saksi-saksi yang dihadirkan justru menguatkan bahwa kliennya tidak memiliki kewenangan.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia