Berita Terbaru Kementerian Lingkungan Hidup Hari Ini

KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra oleh Presiden Prabowo Subianto

KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra

Soal Insinerator, DLH Jabar: belum ada Pelarangan Resmi, tapi Syarat Ketat

"Hanya ada surat arahan dari Pak Menteri yang menyebutkan bahwa insinerator harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat, khususnya perizinan dan emisi yang dihasilkan,”

Kementerian LH Temukan Belasan Perusahaan Beroperasi di DAS Tapin

Di Kabupaten Tapin tercatat ada 15 perusahaan tambang dan perkebunan yang beraktivitas di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Tapin, bagian dari DAS Nagara dan DAS Barito.

Bencana Sumatra, Negara Gugat Enam Perusahaan Perusak Lingkungan Rp4,84 Triliun

Kenam korporasi yang menjadi obyek gugatan negara adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. 

Kementerian LH Diminta Segera Umumkan Hasil Audit Lingkungan 182 Perusahaan

Akhir Desember 2025 lalu, Kementerian LH telah menurunkan Tim Gakkum dan PPKL melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan. 

Audit Lingkungan Perlu Diperluas

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan perusahaan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

Pemerintah Susun Pemulihan Pascabencana Sumatra Berbasis Sains, Targetkan Rampung Januari 2026

PEMERINTAH mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan menyiapkan langkah-langkah berbasis sains dan teknologi guna membangun ketahanan pascabencana.

5 Sekolah di Kabupaten Bekasi Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional 2025

Lima sekolah penerima penghargaan ini dinilai konsisten menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan di sekolah masing-masing.

Panggil Delapan Korporasi di Sumut, Menteri LH Ungkap Dugaan Pelanggaran Penyebab Banjir Batangtoru

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) ambil tindakan tegas dengan memanggil 8 Korporasi Besar Sumatra Utara.

Pemulihan Puncak Belanjut, KLH-EIGER Tanam Pohon di Lereng Taman Nasional Gede Pangrango

Ada 350 pohon tanaman- tanaman lokal endemik di sekitar area EAL yang ditanam seperti pohon Rasamala, Saninten dan Puspa.

DPR Dorong Pemerintah Evaluasi Korporasi hingga Moratorium Alih Fungsi Lahan Pascabencana Sumatra

KOMISI XII DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah lebih berani dalam merespons rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

DPR Ingatkan KLH untuk Kaji Matang soal Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

KOMISI XII DPR meminta pemerintah memastikan bahwa rencana pembangunan 50 pembangkit listrik berbasis sampah tidak berujung mangkrak karena persoalan biaya.

Pekan Depan, KLH Panggil Perusahaan yang Diindikasikan Perparah Banjir Batang Toru

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup  atau KLH akan panggil perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap gelondongan kayu di Batang Toru awal pekan depan terkait banjir Sumatra

KLH Pastikan Penanganan Cs-137 Berlanjut, 1.136 Ton Limbah Ditampung di Gudang Darurat

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan penanganan kontaminasi radioaktif cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Banten, dan Surabaya terus dilakukan secara bertahap.

KLH: Pengelolaan Sampah Nasional Baru 24 Persen, Mayoritas TPA Masih tak Memadai

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap kondisi pengelolaan sampah nasional masih jauh dari memadai. Dari 492 kabupaten/kota yang diawasi, pengelolaan sampah baru mencapai 24%.

Respons Regulasi KLH, LSP Praktisi Lingkungan Indonesia Terapkan Skema Kompetensi Baru

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di sektor lingkungan hidup, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Praktisi Lingkungan Indonesia menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi.

KLH/BPLH Luncurkan Sistem EGIS, Perkuat Sinergi Geospasial dengan BIG dan BMKG

Peluncuran sistem ini disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KLH/BPLH dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan BMKG.

COP30, CELIOS: Second NDC Indonesia tak Selaras dengan Aksi Pengendalian Iklim

CELIOS menilai berbagai solusi yang diusulkan pemerintah tidak berkelanjutan, termasuk skema pasar karbon.

Pemerintah dan Dunia Usaha Dorong Pembiayaan Hutan Berkelanjutan di COP30

Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30).

Kementerian LH Musnahkan 5 Ton Udang Terkontaminasi Radio Aktif

Dari 3.250 kotak karton udang yang suspek yang diperiksa, terdapat 494 kotak yang terkontaminasi cesium 137. 

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia