Illegal Towing Kementerian Perhubungan

PADA Kamis (23/2) kami mengalami pengalaman yang mengagetkan dengan Kementerian Perhubungan.

Petugas derek lembaga negara tersebut telah melakukan illegal towing (penderekan sepihak yang tidak melanggar hukum) terhadap mobil kami yang parkir di depan rumah kami di Jalan Tanah Abang 4, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Kami menyebutnya illegal towing karena jalan di daerah kami tersebut sama sekali tidak ada tanda larangan parkir.

Selain itu, tidak ada pemberitahuan resmi sama sekali sebelum dan setelah penderekan terjadi, terkait dengan apa kesalahan yang kami lakukan.

Orang kami yang mendatangi Kementerian Perhubungan dan menanyakan hal tersebut hanya dimintai pembayaran sekitar Rp500 ribu untuk mengambil kembali mobil kami.

Sementara itu, untuk melakukan komplain, kami perlu mendatangi lokasi lain dari tempat yang diarahkan untuk melakukan pembayaran.

Karena kebutuhan kami atas kendaraan tersebut dan urusan-urusan lain yang telah menunggu dan perlu diselesaikan segera, orang kami hanya membayarkan saja dan tidak sempat melakukan komplain.

Sehubungan dengan hal di atas kami meminta pimpinan terkait di Kementerian Perhubungan, termasuk pucuk pimpinan yang ada sekarang, agar menindak para pihak yang telah melakukan illegal towing tersebut.

Apa yang dilakukan tersebut menunjukkan sikap sangat tidak profesional dari para aparat sipil negara (ASN) yang ada.

Belum lagi kelakuan yang ada menunjukkan mental 'tukang palak' dari cara bekerja para pihak yang tak bertanggung jawab tersebut.

Dalam kerangka upaya kita bersama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan beretika, Kementerian Perhubungan perlu membuat sebuah mekanisme pendisiplinan kepada segenap ASN agar tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa ke depannya.

Terima kasih.

Farouk Abdullah Alwyni
Jalan Tanah Abang 4 No 21 Jakarta 10160