Reformasi PSSI Mendesak Dilakukan

TEKAD Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) untuk mereformasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendapat sambutan hangat berbagai pihak.

Hal itu tercetus dalam pertemuan KPSN dengan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Barat dan lainnya di Jakarta dan Bandung, pertengahan pekan ini.
Ketua KPSN Suhendra Hadikuntono menyatakan salah satu yang menjadi sorotan adalah rangkap jabatan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi yang juga menjabat Gubernur Sumatera Utara.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri sudah menginstruksikan agar para kepala daerah tidak merangkap jabatan di organisasi olah raga.

"Gubernur dan Ketua Umum PSSI bukan jabatan main-main sehingga tak bisa dirangkap. Kalau dirangkap, bukan hanya PSSI yang menjadi korban karena tidak diurus dengan maksimal, melainkan juga rakyat Sumut. Dua-duanya akan menjadi korban," jelasnya, kemarin.

Lebih jauh, Suhendra juga menyatakan mewacanakan pergantian seluruh anggota Executive Committee (Exco) atau Komisi Eksekutif PSSI yang saat ini ada yang berasal dari partai politik dan pemilik klub. Ia menilai, adanya anggota Exco dari parpol atau pemilik klub berpeluang memunculkan kemungkinan adanya benturan kepentingan atau conflict of interest.

Di sisi lain, Ketua Asprov PSSI Jabar Tommy Apriantono menyambut baik gerakan KPSN untuk melakukan perubahan total di tubuh PSSI dan persepakbolaan Indonesia.

Ia memberi contoh kasus kematian suporter The Jakmania, Haringga Sirla akibat dikeroyok pendukung Persib Bandung di kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) beberapa waktu lalu. "Itu merupakan salah satu problem besar sepak bola Indonesia. PSSI terlalu sarat kepentingan sehingga penegakan hukum sering lemah," ujarnya.

Lebih jauh, Tommy menegaskan dirinya siap bekerja sama dengan KPSN untuk melakukan perubahan total di persepakbolaan nasional. "Mau buat acara urun rembug atau agenda lain, saya siap bergabung dengan KPSN,” katanya. (RO/R-1)