KPU Ajukan Kasasi untuk Pilgub Kalteng

KPU mengaku kesulitan untuk tetap menggelar pilkada susulan di lima daerah yang sempat tertunda pada Rabu (9/12).

Pasalnya, KPU tidak dapat menjamin putusan akhir Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) terhadap sengketa pencalonan keluar paling lambat 14 hari menjelang tutup tahun.

"Kalau sampai putusan pengadilan keluar kurang dari 14 hari, KPU sulit menggelar pilkada bulan ini. Itu sangat mepet," kata komisioner KPU Juri Ardiantoro, kemarin.

Kelima daerah yang pilkada tertunda ialah Kabupaten Fakfak (Papua Barat), Simalungun (Sumatra Utara), Kota Manado (Sulut), Pematangsiantar (Sumatra Utara), dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Juri, kini pihaknya telah menyiapkan kasasi untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak ke Mahkamah Agung (MA), Senin (14/12).

Sementara itu, proses untuk tiga daerah lain masih berlangsung di PT TUN yang sebelumnya juga menerbitkan putusan sela untuk menunda SK Pembatalan Pasangan Calon di tingkat daerah.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas menambahkan, alasan pihaknya mengajukan kasasi ialah ambigunya putusan PT TUN.

Dalam amarnya, PT TUN memerintahkan agar kembali memasukkan pasangan calon Ujang-Jawawi sebagai peserta di pilgub Kalteng. Namun, putusan sela yang sempat menunda SK pembatalan Ujang-Jawawi tersebut belum dicabut oleh pengadilan.

"Bagaimana menjalankan dua putusan bertentangan ini?"

Sekretaris KPU Kalteng Regumi mengakui pihaknya masih menunggu kasasi di MA.

Tertundanya pelaksanaan pilgub Kalteng dikeluhkan oleh Mahdi, pedagang bahan pokok di Jalan Panarung, Palangkaraya.

"Harusnya saya sudah tahu siapa kepala daerah Kalteng sehingga pembangunan daerah semakin maju. Saya tetap akan mencoblos karena saya ingin Kalteng lebih baik."

Sementara itu, Doni Lantu, warga Kelurahan Tikala, Kecamatan Wenang, Manado, mengatakan pemerintah harus segera memastikan pelaksanaan pilkada Kota Manado.

"Kalau tidak ada kejelasan waktu pelaksanaan, saya memilih golput nanti."