Ada Ancaman Pidana untuk Penekan Pemilih Pilkada

DUA hari lagi warga DKI Jakarta akan memilih gubernur. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menjelaskan, dalam pemilihan tersebut tidak diperbolehkan adanya intervensi dari pihak tertentu di tempat pemungutan suara (TPS).

"Saat ini yang paling penting adalah adanya indikasi penekanan pada pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Itu tak boleh, ancamannya ada," ujar Iriawan di Makodam Jaya, Jakarta, Senin (13/2)

Mantan Kadiv Propam Polri itu menjelaskan, Polda Metro dibantu TNI siap mengamankan jalannya Pilkada DKI 2017. Dia berharap pesta demokrasi tersebut bisa berjalan lancar, aman, dan damai.

Personel Polri dan TNI juga akan disiagakan di sejumlah titik untuk mengawasi bila ada kecurangan pada 15 Februari nanti.

"Saya ingatkan kembali, kalau ada (pemaksaan, politik uang) nanti ada pidana yang mengatur," jelas Iriawan.

Iriawan menjelaskan, untuk politik uang, polisi belum menerima laporan tersebut. Meski demikian, lanjut Iriawan, pihaknya akan membentuk tim untuk mencegah maupun menindaklanjuti jika adanya serangan fajar.

"Sebab itu kami membentuk operasi tangkap tangan money politic. Dan undang-undang mengatur demikian," pungkas Iriawan. (MTVN/X-12)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ahmad Punto