Pengungkapan Kasus KTP-E Pakai Cara Persuasif

Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan upaya persuasif dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek KTP-E. Sejauh ini KPK baru menerima pengembalian uang hanya Rp250 miliar, yang Rp30 miliar di antaranya berasal 14 orang yang sebagian besar diduga anggota DPR periode 2009-2014.

KPK menegaskan komitmen mereka untuk berupaya agar seluruh kerugian negara berjumlah Rp2,3 triliun bisa dikembalikan. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, masih ada waktu bagi pihak lain yang pernah menerima aliran dana terkait dengan KTP-E untuk mengembalikan dan kooperatif.

“Pengembalian uang tidak menghapus pidana, tapi pengembalian jadi aspek penting yang meringankan baginya dan untuk penegak hukum. KPK tidak berhenti sekadar imbauan, tapi kami akan lakukan seluruh peluang yang merupakan kewenangan KPK di penyidikan maupun persidangan,” kata Febri di Jakarta, kemarin.

Proses hukum dua tersangka kasus KTP-E, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, segera dilimpahkan ke tahap kedua atau tahap penuntut­an. Saat ini berkas perkara dua tersangka masih dalam tahap satu, yakni jaksa masih meneliti kelengkapan berkas penyidikan.

Febri menyebutkan pelimpah­an tahap dua bagi kedua tersangka menurut rencana dilakukan Februari ini. Dengan begitu, sidang perdana kasus KTP-E yang memakan anggaran hingga Rp6 triliun akan dilakukan pada Maret.

KPK, lanjut Febri, akan menjelaskan aliran dana korupsi KTP-E mengalir, termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang telah mengembalikan uang korupsi ke KPK di peng­adilan. (Nyu/P-4)