Politik Dan Hukum

KPK Minta Alat Canggih untuk OTT, Pakar Ingatkan Risiko Tekanan Politik

Pakar menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan peralatan yang lebih canggih untuk menunjang operasi tangkap tangan (OTT). 

Kasus Es Gabus Masuk Pembahasan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril: Kita Laporkan ke Presiden

Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kasus es gabus yang melibatkan aparat penegak hukum masuk dalam pembahasan kewenangan Polri.

Kasus Salah Tangkap di Sleman, Kemenkum: Korban Bisa Tempuh Praperadilan dan Tuntut Ganti Rugi

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, menanggapi polemik kasus salah tangkap yang menimpa Hogi Minaya di Sleman.

Pengamat: KPK Terlalu Bertumpu pada OTT, Gagal Menyentuh Kasus Besar

Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.

Profil Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto: Viral Dicecar DPR Soal Kasus Hogi Minaya

Siapa Kapolresta Sleman Edy? Ini profil Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo yang baru menjabat Januari 2026 dan viral usai dipanggil Komisi III DPR.

Buntut Kasus Korban Jadi Tersangka, Kapolres Sleman Minta Maaf di Hadapan DPR

Meski menyampaikan permohonan maaf, Kapolres Sleman menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya bekerja secara profesional sejak awal penanganan perkara. 

Kapolres Sleman Minta Maaf di DPR terkait Kasus Jambret

Edy mengaku menetapkan Hogi sebagai tersangka demi kepastian hukum. Ia mengaku kurang tepat dalam menerapkan pasal ketika memproses perkara tersebut.

Sikap Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Dinilai untuk Jaga Fondasi Demokrasi

ANALIS Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.

Dukung Polri di Bawah Presiden, PSI: Wujud Supremasi Sipil

DUKUNGAN terhadap sikap Kapolri yang menolak usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mengalir.

PUI: Prioritaskan Penguatan Institusi Polri Ketimbang Perubahan Struktur

WACANA Polri ditempatkan di bawah kementerian kembali mengemuka.

Amanat Reformasi dan Konstitusi, Ketua IYE Dukung Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.

Berkaca Kasus Hogi Minaya, Ini Aturan Pembelaan Terpaksa di KUHP Baru dan Syaratnya Agar tak Dipidana

Penjelasan Pasal 34 dan 43 UU 1/2023 tentang pembelaan terpaksa (noodweer). Simak batasan hukum agar korban kejahatan tidak menjadi tersangka.

Bela Diri Hogi Minaya Berujung Ditersangkakan, DPR Nilai Akibat Kekeliruan Polisi

Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini merujuk pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur tentang alasan pembenar.

Hogi Minaya Tabrak 2 Pelaku Jambret Istrinya, Wamenkum : Itu Pembelaan Terpaksa

Ia menegaskan pembelaan tidak hanya melindungi keanggotaan tubuh ataupun nyawa, melainkan barang milik pribadi masuk pada kategori pembelaan terpaksa tersebut.

Gaji Hakim Ad Hoc Jadi Naik? Ini Bocorannya dari Mensesneg

Ia mengatakan proses yang kini sudah diselesaikan, salah satunya terkait proses perhitungan angka nominal penetapan gaji.

Yusril: Komite Reformasi Polri Ingin Struktur Kepolisian Tetap di Bawah Presiden

KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.

ICW Nilai Kinerja KPK Belum Maksimal, Alat Canggih tak Jamin OTT Efektif

Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.

DPR Minta Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Korban Kejahatan tak Boleh Dikriminalisasi

KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya

Komisi X Soroti Peran Inovasi dalam Penanganan Bencana

Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja riset nasional tahun 2025 dan mendorong inovasi lebih membumi, termasuk penguatan peran teknologi dalam penanganan bencana

Lestari Moerdijat: Bangun Ekosistem Perlindungan yang Tepat untuk Cegah Ragam Kekerasan terhadap Anak

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia