Politik Dan Hukum

ICMI Desak Presiden Cepat Atasi Situasi

ICMI mendesak Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat mengatasi situasi yang memanas akibat gelombang demonstrasi di Tanah Air.

Airlangga Jawab Kabar Sri Mulyani Mundur dari Kabinet

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjawab kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur diri dari jabatannya di kabinet.

Pemuda Lintas Iman: DPR Harus Dengarkan Aspirasi Publik, Aparat Jangan Represif

GELOMBANG demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat terus meluas di sejumlah daerah.

Masyarakat Diminta tidak Terprovokasi

PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara.

Setara Institute: Tindakan Tegas bukan Berarti Penembakan

SETARA institue menngomentari instruksi Prabowo soal pengamanan demo. Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius

Mahasiswa Sambut Baik Pembatalan Tunjangan DPR

Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan menyambut baik adanya dorongan dari elite-elite partai politik untuk mengevaluasi dan membatalkan fasilitas tunjangan anggota DPR

Rektor UI Desak Pemerintah Ciptakan Kebijakan yang Sejahterakan Rakyat

Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah mengimbau agar pemerintah segera menciptakan kebijakan ekonomi pro-rakyat yang menyejahterakan dan mengurangi beban hidup masyarakat.

Golkar Menyusul, Adies Kadir Dinonaktifkan dari Anggota DPR

Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR, efektif mulai Senin, 1 September 2025.

Prabowo: Negara Hormati Segala Bentuk Penyampaian Aspirasi

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, negara menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat.

Presiden Perintahkan Kepolisian Transparan dalam Kasus Affan

KEPOLISIAN diperintahkan untuk terbuka dan transparan dalam proses penegakkan hukum terhadap anggotanya yang melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring (online) yang tewas

DPR Bakal Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunker ke Luar Negeri

DPR bakal mencabut sejumlah kebijakan, termasuk mengenai tunjangan bagi anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Selain Pembatalan Tunjangan, DPR Harus Perbaiki Saluran Komunikasi

Aspirasi publik sering kali diabaikan, sehingga saluran komunikasi antara masyarakat dengan wakilnya di parlemen menjadi tersumbat.

Demokrat Dorong Evaluasi Tunjangan DPR

PARTAI Demokrat mendorong dilakukannya evaluasi atas tunjangan anggota DPR. Itu selaras dengan tuntutan massa dalam unjuk rasa beberapa hari. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPR

Indonesia Dilanda Demonstrasi, Cak Imin: Evaluasi Gaji Anggota DPR

KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar menuturkan sekarang ini merupakan momentum yang pas untuk mengevaluasi gaji serta fasilitas tunjangan yang diterima oleh anggota DPR.

Uya Kuya dan Eko Patrio Dinonaktifkan dari DPR oleh PAN

Dia meminta masyarakat percaya bahwa Presiden Prabowo akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa, Pengamat: Bisa Berujung PAW

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai langkah Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai keputusan politik yang tepat untuk meredam gejolak publik.

Presiden Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah ke Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).

NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach

NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR. Itu terhitung mulai 1 September 2025.

Masyarakat Diminta Jaga Persatuan

AKSI demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah sejak Jumat hingga Minggu (31/8) dini hari menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat.

Prabowo Batalkan Kunjungan ke Tiongkok

PRESIDEN Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Tiongkok. Salah satu sebabnya ialah karena adanya dinamika di dalam negeri yang mendorong Kepala Negara untuk tetap berada di Tanah Air. 

Penagihan Beretika: Harga Mati untuk Pindar

Affan, Ongkos Mahal Demokrasi

Memastikan Dampak Sosial Berkelanjutan Program Studi: Menjawab Tantangan Bangsa dan Mewujudkan Indonesia Emas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia