KPUD: Penolakan Warga tidak Ditunggangi Pihak Tertentu.

MASIFNYA penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat saat berkampanye, diindikasikan ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu. Sebab, massa yang menolak Ahok-Djarot dinilai cukup terorganisir.

Beberapa pihak menilai, massa yang terorganisir itu dilakukan oleh pasangan calon lain dalam Pilkada DKI. Namun begitu, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta tidak ingin berspekulasi soal ini.

"Dalam hukum yang berdalil harus dibuktikan. Kalau (penolakan warga) dibiayai calon yang lain, harus dibuktikan," ungkap Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno, Senin (14/11)

Sumarno menambahkan, jika memang terbukti bahwa penolakan warga tersebut ditunggangi oleh salah satu pesaing Ahok, sanksi berat bisa dijatuhkan. Namun begitu, dia menolak untuk berprasangka.

Sampai sejauh ini, baik KPUD DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga masih memproses laporan penolakan warga. Namun demikian, Sumarno yakin penolakan dari warga tidak ditunggangi pihak tertentu.

"Saya menilai tidak sejauh itu, saya menilai ini aspirasi masyarakat, mungkin masyarakat tidak paham, perlu komunikasi dan koordinasi oleh tim kampanye nomor 2," tuturnya.

"Kalau betul ada dugaan seperti itu tinggal dilaporkan ke kepolisian kan," sambung Sumarno.

Insiden penolakan kampanye salah satu calon pada Pilkada di DKI Jakarta dinilai menjadi catatn hitam dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Sebab, baru kali ini adanya penolakan dari warga kala pasangan calon berkampanye.

Penolakan ini juga hanya dialami oleh pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan Hanura. Sementara, dua pasangan lain; Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno bebas melenggang tanpa perlu menghadapi penolakan selama masa kampanye yang belum berjalan selama satu bulan ini.

Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Jerry Sambuaga sebelumnya juga menilai, penolakan warga terhadap Ahok-Djarot cukup terorganisir. Pasalnya, yang menolak kedatangan mereka bukan warga setempat, melainkan warga yang sengaja datang untuk memprovokasi. MTVN/OL-2