Retret, Kemendagri Tunggu 47 Kepala Daerah yang Belum Ada Kabar

WAKIL Menteri Dalam Negeri  Bima Arya menyampaikan dari 503 kepala daerah, hadir sebanyak 450 di Magelang untuk mengikuti retret. Dari jumlah tersebut, 10 orang datang terlambat. Ia juga menyampaikan, 6 orang telah memberikan surat izin, yaitu 5 beralasan sakit dan 1 beralasan acara keluarga. Artinya ada 47 kepala daerah yang tidak ada kabar.

Ia juga menyampaikan, 19 peserta ditandai dengan gelang merah. Artinya, fisiknya harus mendapat atensi karena habis operasi berat, penyakit serius dan lain-lain.

Pihaknya masih menunggu peserta lain yang belum hadir. Kebanyakan yang terlamba datang dari Papua karena kendala transportasi.

Baca juga : Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Keberangkatan Retret di Magelang

Pihaknya masih terus menghubungi kejelasan yang pihak-pihak yang belum datang. Panitia meminta kepada kepala daerah yang tidak bisa datang, baik yang sudah izin ataupun belum, untuk mengirimkan wakilnya.

Retret ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan daerah dan RPJMD bisa diputuskan dengan cepat. "Harus ada yang bisa menggantikan (hadir) untuk kepala daerah yang tidak hadir," terang dia.

Jika ternyata ada kepala daerah ataupun wakilnya tidak hadir, kepala daerah tersebut harus mengikuti retret gelombang selanjutnya, setelah putusan MK.

Bima mengatakan, dari kepala daerah yang hadir dalam retret di Akmil, ada kepala daerah dari PDIP. "Melihat jumlahnya, harusnya ada, bisa saja ada (kepala daerah yang dari kader PDIP). 

Hal tersebut menanggapi pertanyaan awak media terkait sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP yang baru saja dilantik untuk menunda keikutsertaan mereka dalam Retret di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri pada 20 Februari 2025. (H-4)