TPF Munir Rekomendasikan Presiden Perintahkan Kapolri Selidiki 5 Nama

SALAH satu rekomendasi TPF Munir kepada Presiden RI ialah memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran 5 nama dalam permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir, aktivis HAM. Lima nama itu disebutkan secara eksplisit dalam rekomendasi TPF Munir.

Pembunuhan Munir dalam Penerbangan GA 974 pada tanggal 7 September 2004, seperti disebutkan dalam dokumen TPF Munir yang bisa ditemukan di internet, disebabkan oleh permufakatan jahat yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan sebuah maskapai penerbangan dan institusi intelijen (dalam dokumen disebutkan lengkap namanya).

Permufakatan jahat tersebut melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai aktor lapangan; aktor yang mempermudah atau turut serta; aktor perencana; dan pengambil keputusan (inisiator).

Mantan anggota TPF Munir, Hendardi, di Jakarta, Sabtu (15/10), menjelaskan bahwa peradilan yang dibuat baru menyentuh aktor pelaksana dan sama sekali belum menyentuh aktor perencana serta aktor pengambil keputusan.

“Rekomendasi di atas tentu saja masih sangat relevan pada masa sekarang. Bahkan bukan saja relevan tapi menyelesaikan kasus ini merupakan tanggung jawab yang mesti ditunaikan pemerintah. Tanggung jawab penyelesaian pelanggaran HAM mesti ditunaikan oleh negara siapa pun yang memerintah dan kapan pun,” kata Hendardi.

Dokumen TPF Munir yang ditemukan di internet setebal 55 halaman tersebut diawali dengan ringkasan laporan akhir dari tim pencari fakta (TPF) yang bekerja sejak 23 Desember 2004 hingga 23 Juni 2005 itu. Selanjutnya, ada enam bab yang terdiri dari pendahuluan, fakta-fakta kematian, serta temuan di lingkungan Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura II, Imigrasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Polri. Kemudian, dilanjutkan dengan bab yang berisi temuan di lingkungan Badan Intelijen Negara, analisis fakta, serta kesimpulan dan rekomendasi. (X-2)