Kapolri Dukung Pansus Pelindo II

KAPOLRI Jenderal Badrodin Haiti mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II seperti disepakati Komisi III DPR RI.

"Mungkin dengan cara begitu, kita (polisi) bisa mendapatkan informasi lebih banyak," kata Badrodin di kompleks senayan, Jakarta Pusat, kemarin (Selasa, 8/9/2015).

Jenderal berbintang empat itu memenuhi panggilan Komisi III DPR untuk menjelaskan alasan mutasi Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional yang sebelumnya diduduki Komjen Anang Iskandar.  Badrodin menegaskan proses mutasi Buwas terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Junimart Girsang meminta klarifikasi ke Kapolri terkait komunikasi dengan Menteri BUMN. Dia menduga ada intervensi pihak lain di balik mutasi yang dilakukan terhadap Buwas.

"Ada salah satu menteri, Rini Soemarno, yang sesuai informasi yang kami dapat, Bu Rini menelepon Kapolri setelah penggeledahan di Pelindo," tutur Junimart.

Namun, Kapolri membantah ditelepon Menteri BUMN terkait dengan penggeledahan Pelindo II oleh Bareskrim Polri. Dia pun berkilah Rini memerintahnya untuk menghentikan kasus dugaan korupsi 10 <>mobile crane (alat bongkar muat di pelabuhan) senilai Rp45,6 miliar di Pelindo II. "Dia (Rini Soemarno) hanya menelepon saya soal masalah dwelling time," cetusnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui menelepon Kapolri. "Saya kontak Pak Badrodin ini penggeledahan apa dan tentang apa," ujar Rini di Kantor BUMN, Jakarta, Kamis (3/9).

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai sumber kegaduhan akibat gebrakan Buwas berasal dari pihak Istana.

"Indikasi kegaduhan bukan berasal dari Polri dan DPR, tapi dari Istana sendiri. Saya tidak tahu semangat pemberantasan korupsi semakin berkurang atau bertambah, ada yang tidak sesuai dengan ucapan dan tindakan," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP yang juga pemimpin rapat, Trimedya Panjaitan, mengatakan, untuk mengungkap praktik mafia di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, termasuk proyek pengadaan 10 mobile crane tersebut, Komisi III sepakat membentuk Pansus Pelindo II.(Nov/X-6)