Politik Dan Hukum

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Budi Karya dalam Kasus Suap Jalur Kereta

KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.

Pengamat: Struktur Polri Sudah Jelas, Pembenahan Kultural yang Mendesak

Secara konstitusional, Polri berada di bawah Presiden sebagai bagian dari cabang eksekutif.

KPF Ungkap Massa Suruhan di Balik Penjarahan Rumah Anggota DPR dan Sri Mulyani saat Kerusuhan Agustus 2025

Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.

KPK Minta Nasaruddin Umar Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi OSO ke Sulawesi Selatan

Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.

KontraS Desak Kapolri Evaluasi Penegakan Hukum Kerusuhan Agustus 2025, Fokus ke Aktor Utama

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.

Akun Provokatif TikTok dan YouTube Diduga Ekskalasi Kerusuhan Agustus 2025, YLBHI Soroti Ketidakjelasan Penanganan

Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.

KPF Masyarakat Sipil Serahkan Laporan Investigasi Kerusuhan Agustus 2025 ke Lembaga Negara

Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara

KPF Masyarakat Sipil Tetapkan Kematian Affan Kurniawan Sebagai Pembunuhan, Pemicu Gelombang Demonstrasi 2025

KPF Masyarakat Sipil menyatakan kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 sebagai pembunuhan. Temuan ini memicu lonjakan aksi demonstrasi di 76 kota di Indonesia.

Komisi Pencari Fakta: Demo Agustus 2025 Dipicu Tekanan Ekonomi dan Kebijakan yang tidak Peka

aksi demo Agustus lalu dipicu oleh akumulasi kemarahan publik akibat ketegangan elit, tekanan ekonomi, serta isu tunjangan DPR

KPK Lantik Tiga Pejabat Tinggi Madya, Asep Guntur Rahayu Resmi Jadi Deputi Penindakan dan Eksekusi

KPK melantik Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi definitif, bersama Aminudin dan Ely Kusumastuti sebagai Deputi Pencegahan & Monitoring serta Koordinasi & Supervisi.

Eks Menhub Budi Karya Sumadi Mangkir dari Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Kasus Suap Jalur Kereta

Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.

Mendagri Tito Karnavian Ungkap Skema Bansos Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.

59 Persen Pekerja Butuh Upskilling, Lestari Moerdijat Dorong Reformasi Pendidikan Adaptif

Langkah penambahan keterampilan baru pada peserta didik harus konsisten direalisasikan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang adaptif.

Uang Rakyat Hilang karena Kuota Hangus, Hakim MK Soroti Tanggung Jawab Negara

MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.

Polemik Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, PemerintahTegaskan Bukan Pelanggaran Hukum

Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.

Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, DPR Tegaskan Bukan Aturan UU

DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.

3 Agenda Penting Prabowo di Washington DC, tidak hanya Bertemu Trump

Presiden Prabowo tiba di Washington DC untuk tiga agenda: temui pebisnis AS, hadiri KTT BoP Gaza, hingga bahas ART dengan Donald Trump.

Terungkap! Rp5 Miliar Suap Bea Cukai Disita KPK dari Safe House Berbeda

KPK menyita Rp5 miliar dari safe house baru di Ciputat dalam kasus dugaan suap importasi Bea Cukai. Enam tersangka telah ditetapkan.

KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Suap Jalur Kereta

KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.

29 Desa Hilang Akibat Bencana Banjir dan Longsor Sumatra

29 desa dan kampung di Pulau Sumatra dilaporkan hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor.

Bencana dan Teologi Lingkungan

Rekonstruksi Keuangan Syariah: Pilar Baru Pembangunan Ekonomi dalam Asta Cita

Marhaban ya Ramadan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia