DPD Curhat di Istana Merdeka

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman bersama sejumlah senator menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dalam rangka konsultasi kali pertama. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, salah satu poin pembicaraan terkait dengan optimalisasi peran DPD dalam pembahasan undang-undang.

Untuk itu, DPD juga menyampaikan usul tentang rencana amendemen UUD 1945 yang mulai digulirkan oleh sejumlah senator.

"Berbagai fraksi yang ada di MPR telah menghasilkan putusan Nomor 4/2014, rekomendasi atas penataan lembaga negara yang diharapkan pada periode 2014-2019 ini bisa dilaksanakan. Kami menganggap amendemen ini sangat penting untuk mempertegas sistem presidensial kita, mempertegas sistem lembaga parlemen, memperkuat sistem otonomi daerah," ujar Irman.

Irman berkeyakinan keikutsertaan DPD bisa menghasilkan produk undang-undang yang lebih baik. Salah satunya pada produk UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang bisa direalisasikan lebih cepat. "Itu praktik yang harus di-established-kan, masuk ke dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD)," ujarnya, kemarin.

Irman mengatakan fungsi dan peran DPD penting untuk dimasukkan UU MD3. Dengan begitu, proses produksi undang-undang bisa lebih baik. Pun, terkait hal itu, DPD menawarkan nota kesepahaman antara DPD, pemerintah, dan DPR untuk bisa bekerja sama.

Selain membahas isu-isu strategis, perwakilan DPD juga menyampaikan permintaan gedung baru. Selama 11 tahun keberadaan DPD, lembaga itu masih menumpang di Gedung MPR.

"Sesuai kesepakatan rapat antarinstansi untuk mengawali pembangunan gedung DPD RI di ibu kota negara akan dimulai dengan penyediaan anggaran pada APBN-P 2015.

"Surat terkait telah kami kirimkan kepada Menteri Keuangan," ujar Irman seperti yang disampaikan staf Setjen DPD Mahyu Darma. (WIB/P-2)