Prabowo-Gibran Bangun 2 Juta Rumah di Pedesaan, Mungkinkah? 

PASANGAN Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menempatkan sektor perumahan menjadi salah satu program prioritas yang sejajar dengan beberapa sektor penting lainnya. Hal ini diwujudkan dengan program rencana membangun 2 juta rumah di pedesaan yang dimulai pada tahun kedua mereka menjabat.

“Prabowo – Gibran berkomitmen untuk menyelesaikan kusutnya persoalan perumahan rakyat. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), milenial dan Gen Z merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, program-program dihadirkan sudah melalui analisis komprehensif dan berdasarkan data yang akurat, serta dipastikan aplikatif,” ungkap Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Panangian Simanungkalit di Jakarta, belum lama ini. 

Panangian menjelaskan, mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang dimaksud adalam dengan membangun atau merenovasi sebanyak 25 unit rumah per desa/kelurahan per tahun. Sehingga, akan dapat dicapai pembangunan 2 juta rumah di pedesaan yang dimulai pada tahun kedua mereka menjabat.

Baca juga: Relawan Garuda Indonesia Maju Konsisten Dukung Program Kesehatan Prabowo-Gibran

Selain itu, untuk mengurangi backlog, mereka juga memiliki program membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) di perkotaan. 

Keberpihakan Prabowo - Gibran pada desa, kata Panangian, merupakan sesuatu yang tidak pernah mendapatkan perhatian dalam pembangunan di Indonesia selama ini. Karena pembangunan akan dimulai dari desa termasuk disektor perumahan. Ide membangun rumah didesa tersebut, tegasnya, merupakan simbol keberpihakan negara atas pembangunan desa.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sosialisasi Serentak Program Makan Siang Gratis
 
“Saya memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah dipedesaan yang dibarengi dengan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Panangian yang juga dikenal sebagai Pakar Properti Nasional itu.

Hunian Vertikal Sewa dan Kepemilikan

Selain itu, Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan KIM Paulus Totok Lusida juga menegaskan bahwa program perumahan Prabowo – Gibran akan dilakukan berdasarkan data dan kebijakan yang aplikatif. Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2019-2023 itu, nantinya dari data yang akurat KIM melalui tim ahli di bidang perumahan dan perkotaan akan berkolaborasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan perumahan yang selama ini belum terselesaikan.

“Tanpa data tentu kami tidak bisa bergerak. Dan dari data yang ada kita tahu angka backlog sudah mencapai 12 juta-an. Dari 12 juta tersebut, ternyata yang non fix income itu jumlahnya sangat besar yakni sekitar 65%-70%.  Dari data juga kita tahu non fix income yang non bankable juga cukup besar. Jadi semua akan kita perhitungkan,” ujar Totok.
 
Karena itu, menurutnya, penyedian hunian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Untuk dikawasan perkotaan terutama kota-kota yang memiliki penduduk di atas 2 juta jiwa, pembangunan hunian haruslah hunian vertikal. Artinya, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk membangun hunian vertikal sebanyak-banyaknya agar warga yang membutuhkan seperti kalangan milenial dan Gen Z mendapatkan hunian yang layak dan nyaman.

KIM menargetkan pembangunan hunian vertikal sebanyak 500 tower per tahun, dimana satu tower terdiri dari 1.000 unit. Mayoritas yang akan dibangun adalah rumah susun sewa (rusunawa). Hal itu untuk mensiasati kalangan milenial dan Gen Z yang mayoritas berpenghasilan non fix income dan tidak bankable.

Tetapi, kata Totok, rusunawa yang akan dikembangkan bukan lagi 4-5 lantai, melainkan 30 lantai untuk menghemat penggunaan lahan. Nantinya, rusunawa-rusunawa ini dimungkinkan untuk dikonversi menjadi rumah susun milik (rusunami) menurut regulasi yang diatur pemerintah.

“Untuk liftnya nanti akan menjadi beban pemerintah, supaya mereka yang tinggal dirusunawa tidak terbebani. Pemerintah juga akan melakukan upaya edukasi dan pengkondisian dulu agar masyarakat mau dan terbiasa tinggal di hunian vertikal,” lanjut dia.
 
Totok menegaskan, pemerintah mendatang akan memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan BUMN yang titik lokasinya diperkirakan cukup banyak.

“Kalau pemerintah pusat mewajibkan pemda untuk menyiapkan lahannya tentu bisa. Termasuk lahan-lahan milik PT KAI yang ada dimana-mana. Dari pada kosong dan nganggur, lebih baik dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Semuanya itu sudah kami hitung, dan sangat rasional,” lanjut dia. (Z-10)