Istana Pastikan tidak Ada Reshuffle Kabinet

MENTERI Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno menegaskan kabar bahwa para menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju, tidak benar. 

Sebelumnya dii media sosial beredar dokumen berisi menteri- menteri antara lain dari PDIP yang disebut mengundurkan diri. Dokumen itu dibubuhi tanda tangan atas nama Mensesneg.

"Ini hoaks," ujar Pratikno melalui keterangan tertulis pada wartawan, Rabu (22/11).

Pratikno mengatakan banyak hoaks yang harus diwaspadai. Termasuk dokumen tersebut. Ia juga mengatakan tidak ada pergantian kabinet atau reshuffle yang dilakukan dalam waktu dekat.

Baca juga : Rencana Reshuffle Mengemuka, NasDem: Kami Sami'na wa Aho'na

"Tidak ada rencana (reshuffle)," ucapnya.

Baca juga : Mahfud MD: Belum Ada Keputusan Reshuffle Kabinet

Dalam dokumen yang beredar, tertulis daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang diusulkan dan disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dokumen itu juga terdapat logo Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun nama-nama dalam daftar menteri yang masuk reshuffle antara lain Menteri Agararia dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan lain-lain.

Secara terpisah, Kepala Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi bahwa informasi yang tertera dalam dokumen tersebut memang tidak benar.

"Dapat dipastikan dokumen tersebut hoaks, mengandung informasi yang tidak benar/bohong," terang Ari.

Ari mengatakan banyaknya hoaks dan kabar bohong yang beredar belakangan ini, Istana Kepresidenan mengimbau agar publik melakukan check and recheck (pengecekan kembali) serta tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel.

Pengangkatan dan pemberhentian Menteri adalah hak prerogatif presiden," ujarnya. (Z-8)