Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desak TNI-Polri Segera Tindak Tegas KKB

Adde Rosi Ingatkan Hakim Pengadilan Agama di Banten tak Permudah Putusan Cerai

Tingginya kasus perceraian di Banten, disinyalir karena banyaknya pernikahan dini atau belum matang berumah tangga, pernikahan disebabkan hamil di luar nikah atau dipaksakan.

Tiap Polda Harus Bentuk ‘Call Center’ Bagi KPPS Butuhkan Pertolongan Medis

Sahroni menyampaikan jajaran Polri harus memberikan perlindungan maksimal kepada petugas KPPS. Menurutnya, tak ada kontestasi elektoral yang sebanding dengan ratusan nyawa manusia.

Johan Budi Apresiasi 'Parlemen News Room' Jadi Sumber Berita Media Mainstream

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menambahkan pentingnya dukungan dari pimpinan DPR RI untuk peningkatan Parlemen News Room menjadi lebih baik kedepannya.

Antisipasi Banyaknya Caleg Gagal, Ini Saran Sahroni kepada Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (PA) bersiap-siap menghadapi fenomena banyaknya calon anggota legislatif (caleg) yang digugat cerai pasangannya pasca gagal menjadi legislatif tahun 2024.

Komisi III Minta Presiden Segera Serahkan Nama Pengganti Firli Bahuri

Nawawi mengisi kekosongan kursi ketua KPK yang ditinggalkan Firli setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus yang terkait dengan mantan Mentan SYL.

Penghentian Sementara Tilang Selama Nataru, Sahroni: Kebijakan Bagus!

Meskipun demikian, Sahroni turut mengimbau kepada seluruh jajaran Polri agar tetap mengedepankan dua sikap, yaitu tegas dan humanis.

Pemulihan Pascabencana Sumatra harus Bebas Narasi Memecah Belah

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.

Langgar Kode Etik, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR

MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.

MKD Beri Hukuman Nonaktif: Sahroni 6 Bulan, Nafa 3 Bulan dan Eko Patrio 4 Bulan

MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik.

MKD Beberkan Alasan 5 Anggota DPR Dilaporkan: Sikap Hedon, Pernyataan Kontroversial, hingga Joget di Sidang

MKD DPR membeberkan alasan lima anggota DPR dinonaktifkan, mulai dari pernyataan kontroversial hingga aksi joget saat Sidang Tahunan 2025.

Mahkamah Kehormatan DPR Proses Etik Uya Kuya Cs, Pengamat: Harus Jadi Hakim Netral

Proses etik kelima anggota ini harus jadi momentum untuk memulai reformasi parlemen agar semakin representatif.

MKD DPR RI Menindaklanjuti Laporan terhadap Uya Kuya Cs

MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia