Waketum PSI Nilai Jokowi Punya Keberanian Dan Karakter

SOSOK Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki karakter dan keberanian. Hal itu telah ditunjukkan Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman menyebut Jokowi memiliki syarat seorang pemimpin seperti yang dijelaskan tokoh politik AS, Henry Kissinger. Dikatakan Andy, Kissinger menyebut bahwa salah satu kualitas terpenting dalam kepemimpinan adalah keberanian dan karakter. Keberanian untuk memilih arah di antara pilihan-pilihan yang rumit dan kompleks serta kekuatan karakter untuk mempertahankan suatu tindakan yang dianggap perlu diambil.

"Awalnya tidak ada orang yang percaya bahwa kita bisa membangun sistem kereta bawah tanah karena Ibu Kota rentan banjir. Jokowi yang kala itu menjabat Gubernur DKI memperlihatkan karakter dan keberanian dengan merealisasikan pembangunan Mass Rapid Transportation yang kini menjadi kebanggaan Ibu Kota," ujar Andy dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/5).

Bukan cuma itu, jelas Andy, pesimisme juga muncul ketika Jokowi memulai proses pembangunan infrastruktur. Banyak kalangan mempertanyakan manfaat maupun kesiapan membangun infrastruktur dalam skala besar-besaran.

Kini, jelasnya, lebih dari 2.100 kilometer jalan tol yang dibangun Jokowi telah menghubungkan kota-kota, menggerakkan ekonomi, mempermudah pertukaran barang dan jasa. Selain itu, Lebih dari 200 ribu kilometer jalan desa yang dibangun telah menghubungkan satu desa dengan desa lain dan membuka isolasi.

Selain itu, belasan 18 pelabuhan yang dibangun menjadi titik hubung 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga 21 bandara baru, telah memperlancar lalu lintas bisnis dan perdagangan antardaerah.
Sementara 30 bendungan dan waduk yang dibangun mengaliri sawah-sawah. Memperkuat ketahanan pangan Indonesia menghadapi perubahan iklim.

"Inilah kebijakan yang lahir dari kepemimpinan yang memahami persoalan rakyat. Kepemimpinan yang mampu menganalisis dan merumuskan strategi yang tepat untuk membangun fondasi yang kokoh untuk mensejahterakan rakyat," ungkap Andy.

Kualitas yang sama kembali diperlihatkan ketika Jokowi berkeras menjalankan kebijakan hilirisasi Nikel dan melawan Uni Eropa yang menggugat kebijakan itu di World Trade Organisation (WTO). Hal tersebut dinilainya merupakan langkah berani dalam membela kepentingan nasional.

"Pada 2013-2014 ketika Indonesia hanya mengekspor biji mentah, nilai ekspor nikel hanya Rp20 triliun. Setelah Hilirisasi berjalan dan biji nikel diolah industri dalam negeri, pendapatan negara naik hampir 17 kali lipat menjadi Rp325 triliun," ujarnya. (RO/R-2)