Zulkifli Hasan: Umat Islam Jangan Mudah Diadu Domba

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengingatkan seluruh umat Islam di Tanah Air untuk tidak mudah diadu domba, terutama di tahun-tahun politik seperti sekarang. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri halal bihalal bersama 7.000 warga dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Gedung Serba Guna Yayasan Budi Mulia, Banten, Minggu (21/5).

"Jangan mau diadu domba. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dan saling menghormati. Jangan terprovokasi oleh politik, karena persaudaraan kita lebih utama dari segalanya," ujar Zulkifli.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Zulhas itu juga mengapresiasi warga LDII yang telah hadir dalam kegiatan halal bihalal itu dengan tertib dan aman. Dengan demikian, acara bisa berlangsung dengan lancar dan dipenuhi keberkahan.

Baca juga: Mendag Hadiri Halal Bihalal Bersama Ribuan Warga LDII

Sementara itu, Ketua DPW LDII Banten Dimo Tomo Sumito mengucapkan rasa terima kasih atas kunjungan Zulhas beserta rombongan. Menurut dia, kunjungan itu merupakan suatu kehormatan bagi warga LDII.

Ia berharap LDII sebagai ormas yang aktif membangun sumber daya manusia (SDM) bisa lebih sering bekerja sama dengan para pemangku kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif.

Baca juga: Sowan ke Ponpes Gus Miftah, Zulhas Bagikan Santunan untuk Pendidikan

"LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang berfokus kepada SDM, menyiapkan SDM yang profesional dan religius, akan tepat sekali bila digandeng dengan kementerian yang memiliki otoritas dalam membuat sebuah kebijakan," ucap Dimo.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu pengurus Yayasan Budi Mulia, Teteng Jumara. Ia mengatakan LDII dapat memberi masukan kepada pemerintah maupun aprlemen dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

"Komunikasi antara pemerintah sebagai pemilik otoritas dengan ormas adalah sesuatu yang luar biasa karena saling berkaitan satu sama lain. Kami selaku ormas yang mengetahui kondisi masalah umat akan memberikan masukan kepada pemilik otoritas agar membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi masyarakat," tandasnya. (Ant/Z-11)