DPR Tuding BIN Kecolongan Soal Vaksin Palsu

BEREDARNYA vaksin palsu untuk anak-anak yang baru terungkap dinilai amat mengerikan. Karena memakan banyak korban generasi muda, kasus vaksin palsu ini dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

"Yang patut disayangkan adalah tidak terlihatnya peran BIN dalam mendeteksi dan mengungkap kasus vaksin palsu itu," kata anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui pesan singkat, Senin (18/7).

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara mengatur bahwa BIN berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

"Seharusnya, BIN tidak mempersepsikan ancaman terhadap kepentingan dan kemananan nasional dalam arti sempit, seperti soal terorisme atau separatisme belaka. Kasus seperti vaksin palsu ini justru merupakan ancaman yang lebih nyata," tegas Dasco.

Meski belum ada penelitian medis yang ilmiah dan akurat, lanjut Dasco, secara sederhana bahaya vaksin palsu paling konkret adalah tidak terlindunginya anak-anak dari ancaman penyakit yang seharusnya dicegah dengan vaksinasi.

Dasco menilai BIN kurang menjalankan fungsi penyelidikan dalam kasus vaksin palsu. Terlebih, pada awal pelantikannya, Kepala BIN Sutiyoso menyatakan akan merekrut 1.000 orang anggota dengan kualifikasi dari berbagai disiplin ilmu.

"Kalau fungsi penyelidikan tersebut berjalan, saya yakin kasus ini sudah terungkap jauh hari. Sehingga, banyak anak yang bisa diselamatkan," kata Dasco.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Juwita F Moeloek mirilis nama 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Selain itu ada juga enam bidan dan dua klinik yang menggunakan vaksin palsu. (MTVN/OL-3)