PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pemekaran provinsi di Papua diharapkan mampu mengurangi jumlah kelompok kriminal bersenjata (KKB). Hal itu disampaikannya usai Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2).
"Seharusnya dengan pengembangan daerah operasi, daerah otonomi baru (DOB), pengembangan wilayah kesejahteraan, tentunya kita harapkan jumlah KKB juga berkurang," katanya.
Menurut Yudo, kebijakan pemekaran DOB merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan warga Papua. Adapun terhadap gangguan keamanan, Yudo menegaskan TNI-Polri akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas.
"Sebagai contoh tentunya penebalan di wilayah-wilayah rawan, daerah daerah merah, tentunya menjadi atensi kita sehingga jumlah KKB, serangan KKB, kita harapkan bisa kita kurangi khususnya munculnya korban di masyarakat," jelas Panglima.
Ditemui terpisah, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan pendekatan yang selama ini diterapkan di Bumi Cenderawasih menggunakan pendekatan teritorial dan mengedepankan hak asasi manusia (HAM).
"Pemberdayaan manusia, orang-orang Papua juga kita berdayakan, semuanya. Artinya dari pendidikan, segala aspek kehidupannya, kita titik beratnya di situ. Namun dalam hal apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, harus ada ketegasan," tandas Saleh. (OL-15)
