Presiden Jokowi juga meminta Kementerian Pertahanan untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat.
Hal tersebut harus dilakukan agar pemerintah bisa sesegera mungkin menentukan langkah mitigasi atas kejadian-kejadian yang berpotensi akan terjadi. "'Pak, ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini’. Sampaikan seperti itu. Jangan sudah kejadian, saya baru diberitahu. Sekali lagi, informasi intelijen ini sangat vital," ujar Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan 2023 di Jakarta, Rabu (18/1).
Kepala Negara juga memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan.
Indonesia, sambungnya, memiliki beberapa sumber informasi intelijen seperti TNI, Polri, BIN dan BSSN yang semestinya bisa menjadi kekuatan besar. "Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang padu sehingga kita memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif," tandasnya.
Dalam kesenpatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan menyampaikan doktrin-doktrin serta dokumen strategis kebijakan umum pertahanan negara kepada seluruh institusi terkait. "Kami sudah merumuskan strategi dan menyerahkan itu kepada Panglima TNI, kepala staf angkatan. Nanti mereka yang implementasi," ucap Prabowo.
"Kami sudah sampaikan ke mereka dan mereka nanti kaji, mereka akan laksanakan ke dalam." (OL-12)
