Berkunjung, Sejumlah Anggota DPD Dukung Anies Baswedan Jadi Capres

Ketua DPD RI Tekankan bahwa Perda Tata Ruang Harus Berorientasi pada Ekonomi Berkelanjutan

Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan.

Kejuaraan Tinju Amatir PFM Cup Disambut Antusias Publik

MASYARAKAT begitu antusias menyaksikan Kejuaraan Tinju Amatir PFM Cup I Tahun 2025. 

Wakil Ketua DPD RI: MBG Bisa Akselerasi Agenda Kesejahteraan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.

Redakan Ketegangan, DPR Apresiasi Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau

Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)

Pembahasan Isu Tambang Raja Ampat di Internal DPD RI Cukup Dinamis

Masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak.

Pembuatan Tambang Dekat Kawasan Wisata Timbulkan Masalah Lingkungan

Roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan. 

Lestari Moerdijat: Dukung Peningkatan Kualitas Sekolah Vokasi untuk Lahirkan SDM Terampil

DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.

NasDem Optimistis RUU Masyarakat Hukum Adat Bisa Disahkan di Era Presiden Prabowo

KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

NasDem Dukung Pembatalan Program Rumah Subsidi 18 Meter Persegi

Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.

Lestari Moerdijat: Gerakan Antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak Harus Segera Direalisasikan

PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.

Komisi III DPR Belum Jadwalkan Pemanggilan MK Soal Putusan Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal

SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

Simfoni Trilogi Kerukunan

Memimpin dengan Etika Kosmopolit

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia