Di Era Jokowi FKMTI Optimis Mafia Tanah Bisa Diminimalisir

BERTEMPAT di Sekretariat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Simprug, Jakarta Selatan, LSM yang kesehariannya memperjuangkan nasib para korban mafia tanah menggelar syukuran atas diangkatnya salah satu pengurusnya, Yanes Yoshua, sebagai staf di Kantor Staf Presiden (KSP), Minggu (9/10) siang.

“Kami sangat bangga dan bersyukur sekali atas dipercayanya sahabat kami, Yanes Yoshua, bergabung di Kantor Staf Presiden. Kami semakin bersemangat. FKMTI akan terus bergerak memperjuangkan rakyat korban mafia tanah sampai mendapatkan keadilan,” tegas Ketua Umum FKMTI, SK Budiardjo, dalam keterangannya, Minggu (9/10/2022).

Pada Periode Pertama pemerintahan Presiden Jokowi, FKMTI juga mempunyai ‘wakil’ di KSP, yakni Beathor Suryadi.

Budi menjelaskan, Ketua Relawan Jokowi WLJ (We Love Jokowi), Yanes Yoshua, yang selama ini selalu bergerak memperjuangkan nasib korban mafia tanah bersama FKMTI, sudah berkeliling Indonesia untuk menemui dan mengadvokasi korban perampasan tanah.

“Kalau sebelumnya Yanes Yoshua, bersama jajaran FKMTI gagal menemui perwakilan Istana. Kini alhamdulillah Dia berada di lingkaran Istana sebagai staf ahli KSP,” ujar Budi.

Dalam upaya memperjuangkan nasib korban mafia tanah, FKMTI telah menggandeng Pimpinan Pusat MUI. FMKTI telah berkoordinasi dengan Menkopolhukan beberapa bulan lalu.

“FKMTI juga sudah berkoordinasi dengan organisasi keagamaan dan organisasi berbasis nasionalis untuk bersama mendorong presiden untuk mengeluarkan Perppu penyelesaian konflik pertanahan.”

“Pelibatan Ormas ini menjadi penting karena, FKMTI melihat presiden Jokowi perlu dukungan banyak pihak. Sebab, Meski sudah berulangkali , perintah presiden kepada jajarannya untuk memberantas mafia tanah beserta bekingnya tidak dijalankan. Tidak ada Mafia kelas kakap beserta bekingnya yang ditangkap,” tukasnya.

Setelah bertemu dengan Menkopolhukam, FKMTI bersama pimpinan MUI dan Muhammadiyah juga bertemu dengan Wamen ATR/BPN berserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, FKMTI mengajukan usulan agar digelar adu data secara terbuka antara korban perampasan tanah dan pihak perlapor yang, disiarkan langsung media nasional dengan melibatkan universitas.

“Selain itu Kami juga meminta presiden menerbitkan Perppu penyelesaian konflik pertanahan, yang di dalamnya dibentuk peradilan adhoc.”

Kelanjutan dari pertemuan tersebut, Kemenkopolhukam mengundang FKMTI, MUI, dan sejumlah tokoh masyarakat pada Kamis (6/10) lalu, untuk memberikan masukan agar pemerintah bisa menuntaskan masalah konflik pertanahan dan pemberantasan mafia tanah.

“FKMTI telah memaparkan modus mafia tanah, dampak perampasan tanah bagi NKRI serta penyelesaian dan pencegahan agar kasus perampasan tanah tidak terjadi lagi.”

Terkait 100 Hari masa kerja Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, FKMTI melihat tidak ada mafia kelas kakap yang ditangkap. “Kami berharap Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu sebelum berakhir masa jabatannya,” tandas Budi. (OL-13)