Politik Dan Hukum

Aparat Gabungan Tindak Pembuangan Sampah Liar di Muara Baru

Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.

Rentetan OTT Kepala Daerah, DPR Desak Kemendagri Perketat Pengawasan

Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.

Anggota DPR RI Minta Patroli Laut Diperketat usai Terungkap Penyelundupan WNA asal Tiongkok

Anggota DPR RI Mercy Barends menyoroti kasus penyelundupan 9 WNA China di Perairan Tanimbar dan mendesak penegakan hukum tegas serta patroli laut diperkuat.

Komisi III DPR Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi HGU Sugar Group

Langkah hukum ini dinilai krusial untuk menyelamatkan aset negara, terutama karena lahan yang disidik seluas 85.244,95 hektar tersebut diduga berkaitan dengan lahan milik TNI AU.

KUHP Baru Momentum Tegakkan Hukum Berspektif HAM

PERSIDANGAN perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (20/1), menjadi sorotan.

Tangkis Tudingan Jaksa, Tim Advokat Petrus Fatlolon: JPU Sesat Logika

Tangkis Tudingan Jaksa, Tim Advokat Petrus Fatlolon: JPU Sesat Logika

Pukat UGM: Biaya Politik Tinggi Akar Korupsi, Pilkada DPRD bukan Solusi

Penyelesaian rantai korupsi kepala daerah tidak bisa melalui kebijakan tunggal.

Bukan Cuma Peras Calon Perangkat Desa, Sudewo Turut Terima Suap Jalur Kereta

Budi menjelaskan, Sudewo terseret kasus suap jalur kereta saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Dalam kasus ini, Bupati nonaktif Pati itu berstatus sebagai saksi.

KPK Sita Uang Terkait Pemerasan Wali Kota Nonaktif Madiun Maidi

Penyidik menemukan sejumlah bukti kasus dugaan pemerasan bermodus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi di Kota Madiun.

Korlantas Polri Sebut E-BPKB Kunci Cegah Pemalsuan Data Kendaraan

Melalui e-BPKB dan integrasi data, validitas data semakin kuat sehingga potensi pemalsuan dapat ditekan

KPK Geledah Rumah Wali Kota Madiun Maidi, Sita Dokumen dan Uang Tunai

Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.

Prabowo-Raja Charles Soroti Konservasi Gajah

Menjelang dimulainya rangkaian inti acara, Presiden Prabowo dipersilakan menuju State Dining Room untuk bertemu Raja Inggris Charles III.

Aturan Hukum WNI Jadi Tentara Amerika Serikat: Risiko Kehilangan Kewarganegaraan RI

Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).

Membedah Visi Asta Cita dan Profil Lengkap Presiden Prabowo Subianto

Bedah lengkap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Simak profil, rekam jejak militer, karier politik, hingga program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis.

Tantangan Menjaga Integritas di Tengah Luasnya Kewenangan Pemimpin Daerah

Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.

Korupsi Kepala Daerah Berulang, Komisi II DPR Soroti Celah Jual Beli Jabatan

Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.

Korupsi Kepala Daerah: Biaya Politik Mahal dan Tata Kelola Rapuh Jadi Akar Masalah

Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.

Sebelum Meikarta Dijadikan Rusun, Maruarar Ingin Lahannya Terbebas dari Kasus Hukum

Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta

Kejagung Pantau Sidang Nadiem Makarim Cs untuk Buka Kasus Baru

Syarief meyakini masih banyak dugaan rasuah yang bisa dikembangkan dalam proyek tersebut. Persidangan diyakini akan mengungkap fakta baru.

DPR Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Rampung, Atur Batas Usia hingga Kesejahteraan

Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia