Kebijakan Jokowi Tuntaskan Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur diyakini dapat menuntaskan persoalan ketimbangan  antarwilayah Tanah Air. 

Bahkan juga mampu mengatasi persoalan perekonomian, melayani kepentingan umum serta membuka akses pemerataan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Burhanuddin mengatakan pembangunan infrastruktur yang begitu gencar dilakukan menjadi bukti komitmen Jokowi. Terutama dalam menghadirkan pemerataan di Tanah Air. 

Menurut dia pemerataan yang telah dihadirkan Jokowi tidak hanya menyoroti persoalan pembangunan saja. Hal itu juga mencakup berbagai sektor ekonomi sehingga dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Sebenarnya dari sisi pemerataan apa yang dicananangkan Jokowi itu bagus, membangun dari timur ke barat yang selama ini dari barat ke timur," kata Burhanuddi.

Burhanuddin menambahkan, keputusan Jokowi dengan memberikan perhatian yang cukup besar bagi Papua serta daerah di Timur Indonesia menjadi langkah yang brilian. Sebab kondisi demikian sesuai dengan visi untuk menciptakan pemerataan dan memutus ketimpangan. 

"Sekarang fokusnya dari timur ke barat, dia bangun Papua dan Indonesia bagian timur," tandasnya.

Dia menyampaikan, kondisi demikian semakin membuktikan besarnya komitmen pemerataan pembangunan di era kepemimpinan Jokowi. Imbas adanya pemerataan membuat peningkatakan kesejahteraan masyarakat bertambah baih baik.

Di satu sisi, dia menyebut pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak tenaga kerja itu sehingga membuka lapangan usaha baru. Itiu artinya, tambah dia, kehidupan masyarakat di sekitar proyek infrastruktur kian terangkat.

"Kita sudah rasakan sekarang dengan apa yang sudah terjadi," pungkasnya. (OL-8)